Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meninjau kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di DKI Jakarta. KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI bertugas menangani pembayaran tagihan untuk kementerian negara/lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sri Mulyani menyampaikan kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja terus dijalin sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. “Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” ucap Sri Mulyani dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah dalam negeri maupun luar negeri. Pada 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.721,62 triliun atau 78% dari seluruh belanja pemerintah pusat pada APBN.

Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi. Pada Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.

Realisasi belanja negara per 21 Desember 2023 mencapai Rp 2.769,6 triliun atau sebesar 88,3% dari pagu APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.998,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp 366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung

tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp 23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp 30,4 triliun.

Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp 20 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan Badan Ad hoc, pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan berkesempatan melakukan dialog dengan

perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.