Dalam beberapa tahun terakhir, niaga elektronik (e-commerce) menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian. Nilai transaksi niaga elektronik sepanjang 2022 sebesar Rp476,3 triliun dan tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun. .

“Kemendag berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan niaga elektronik Indonesia melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Harbolnas 2023 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun, meningkat Rp2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kamis (4/1/2024) dalam paparannya di acara Review Perdagangan 2023 dan Outlook Perdagangan 2024.

Sementara itu, hasil Survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) oleh Kemendag pada 2023 di 34 provinsi menunjukkan bahwa nilai IKK sebesar 57,04 atau meningkat dari 2022 yang hanya 53,23. Nilai indeks 57,04 ini termasuk dalam kategori ‘Mampu’. Artinya, konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajiban mereka untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungan.

Sementara untuk transaksi aset kripto, Mendag mengungkapkan, pada periode Januari—November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Sedangkan, pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan bursa ada sebanyak 32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti.

“Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau UU P2SK, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk segera difinalisasi,” kata Mendag.

Sebagai sistem inovasi perdagangan, Kemendag telah meluncurkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Tujuan Bursa CPO adalah membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time, sehingga dapat menjadi acuan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE). Selain Bursa CPO, Kemendag juga telah meresmikan Bursa Kripto pada 17 Juli 2023 dengan PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Futures Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia.

Untuk mendukung potensi pertumbuhan niaga elektronik, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Kemendag juga menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 yang mengatur Positive List atau barang-barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah US$100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform niaga elektronik lintas negara berupa empat komoditas yaitu musik, perangkat lunak, buku, dan film

“Sepanjang 2023, kami telah mengawasi 1.061 pelaku usaha. Pengawasan terdiri atas 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan 564 pelaku usaha hasil pengawasan post-border. Merespons maraknya peredaran barang yang dilarang impornya kami telah memusnahkan pakaian dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp174,81 miliar,” ucapnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id