Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar US$400,9 miliar, atau naik 2,0% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7% YoY.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, perkembangan ULN terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. Selain itu, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang US$ terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan US.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2023 tetap terjaga, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN,” tegas Erwin dalam keterangan resmi, Senin (15/1/2024).

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata Erwin, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Selain itu, Erwin mengungkapkan bahwa ULN pemerintah juga tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada bulan November 2023 sebesar US$192,6 miliar atau tumbuh 6,0% YoY, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% YoY.

Perkembangan ULN pemerintah disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Erwin mengklaim pemerintah tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

“Pemanfaatan ULN pada November 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat. Dukungan tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Sementara itu ULN swasta kembali menurun. Posisi ULN swasta pada November 2023 tercatat sebesar US$196,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2% YoY, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 2,3% YoY.

Kontraksi pertumbuhan ULN swasta bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 6,1% (YoY) dan 2,5% (YoY). Angka ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,4% (YoY) dan 2,3% (YoY).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id