Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat, hingga minggu ke-52 pada tahun 2023 terdapat 98.071 kasus di Indonesia, dengan kematian sebanyak 764 jiwa akibat endemik dengue. Dengue atau DBD merupakan penyakit dengan urgensi yang tinggi di Indonesia, di mana semua orang memiliki risiko yang sama untuk terjangkit, terlepas dari usia, strata sosial, atau di mana mereka tinggal.

Penyakit ini dapat sangat berbahaya karena menyebabkan kematian. Namun, sampai dengan saat ini belum ada pengobatan khusus yang spesifik untuk mengobati DBD. Ketua dan Pendiri FNM Society Nila Djuwita F. A Moeloek mengatakan bahwa beban yang ditimbulkan oleh penyakit DBD berdampak signifikan secara sosial maupun ekonomi. “Pasien yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Hal ini berisiko lebih tinggi pada anak-anak. Kalau sudah begitu, bukan hanya keluarga yang dirugikan – mulai dari biaya yang dikeluarkan, rasa cemas dan khawatir, tetapi apabila terjadi secara luas bisa menimbulkan kerugian pada negara,” kata dia.

Indonesia sendiri menjadi salah satu dari 30 negara endemik dengan kasus tertinggi. Sebagian besar kabupaten/kota mempunyai incidence rate >10/100.000, tetapi ada 26 kabupaten/kota yang sudah mencapai incidence rate >10/100.000. oleh karena itu, pemerintah saat ini telah merumuskan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang mencakup manajemen vektor, surveilans, tatalaksana, partisipasi masyatrakat, komitmen pemerintah dan kajian.

Pemerintah, kata Wakil Menteri Kementerian Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menjelaskan, telah melakukan sosialisasi program 3M Plus, mengembangkan teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin. “Pemerintah menyambut baik intervensi inovasi melalui vaksin dalam penanganan DBD,” kata dia. Sementara itu, dari sisi BPJS Kesehatan, di tahun 2023, BPJS telah menanggung beban yang cukup tinggi untuk biaya hospitalisasi dan pengobatan dengue.

Selain itu, pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 juga telah berkomitmen mengendalikan DBD sebagai bagian dari strategi peningkatan pengendalian penyakit, yang mencakup aktivitas seperti pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, penguatan health security, peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. adapun program introduksi vaksin dengue oleh pemerintah bisa dimulai paling lambat tahun 2025 mendatang.

Di tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 626 milyar. “BPJS Kesehatan juga tentu akan ikut serta mewujudkan aksi bersama menuju ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030,” kata Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ali Ghufron Mukti kata dia menutup pembicaraan.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id