Personal Finance Capital Market & Investment

OJK Tutup 1.218 Investasi Ilegal, Ini Trik Aman Berinvestasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 1.218 investasi ilegal yang telah ditutup sejak 2017 hingga November 2023. Ini menggambarkan maraknya praktik investasi bodong di kalangan masyarakat.

Robby selaku Chief Compliance Officer Reku mengatakan, berbagai modus investasi bodong semakin berkembang mengincar masyarakat. Di antaranya menawarkan janji keuntungan berlipat ganda dengan modal minim dan dalam waktu yang singkat, serta mengatasnamakan penyedia layanan resmi untuk mengelabui masyarakat. Ini yang menyebabkan investor tergiur dengan iming-iming tersebut.

“Investasi ilegal ini mengakibatkan risiko keamanan dan juga kerugian materi. OJK melaporkan investasi ilegal merugikan masyarakat hingga Rp120,79 triliun pada 2022. Banyaknya korban investasi bodong ini juga menunjukkan urgensi masyarakat untuk lebih cermat dalam memastikan legalitas dan transparansi penyedia investasi,” katanya.

Robby mengungkapkan, kehadiran investasi bodong tidak terjadi di aset kripto saja, namun juga berbagai kelas aset lainnya. Sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peka dengan kredibilitas platform penyedia investasi.

“Hindari memilih platform yang tidak berizin dan pastikan platform tersebut memiliki transparansi operasional. Bukan hanya mengenai legalitas, namun juga rutin melakukan audit dan terbuka dengan hasilnya. Karena keamanan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dikompromi,” ucap Robby dalam siaran pers di Jakarta (08/02/2024).

Karena itu, Robby melanjutkan, pihaknya terus memprioritaskan keamanan pengguna dengan menyediakan keterbukaan informasi terkait operasional perusahaan yang dapat diakses pada portal transparansi. Masyarakat bisa mengakses seluruh legalitas, hasil audit, dan bahkan wallet ID fitur staking ada portal tersebut.

“Kami juga mengedukasi masyarakat mengenai Fraudulent Checklist yang memudahkan mereka untuk mengecek informasi penting sebelum memilih sebuah platform investasi kripto. Ini sejalan dengan semangat perusahaan dalam melindungi keamanan dan turut serta pada peningkatan literasi finansial masyarakat,” Robby menuturkan.

Sementara di aset kripto, Robby memaparkan, kehadiran investasi ilegal berpotensi menyebabkan capital outflow karena transaksi investor terjadi di exchange global yang tidak terdaftar. Salah satu alasannya karena masyarakat mengeluhkan tingginya tarif pajak yang dikenakan di exchange dalam negeri, sehingga sebagian dari mereka memilih bertransaksi di exchange global dan berpotensi menyebabkan capital outflow.

“Pelaku industri yang tergabung dalam asosiasi serta regulator tentunya tidak ingin masyarakat terlibat risiko keamanan karena menggunakan platform tidak berizin. Oleh sebab itu, diperlukan pengetatan aksi dalam menindaklanjuti exchange ilegal serta tinjauan terhadap pengenaan pajak,” ungkapnya.

Selain penindakan pedagang ilegal dan penyesuaian penerapan pajak, juga diperlukan perluasan ruang lingkup layanan investasi kripto. “Seperti diantaranya produk derivatif, DeFi, NFT, dan layanan yang menyasar investor institusional selain investor ritel. Dengan begitu, diharapkan ini bisa meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi kripto,” ujar Robby.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved