Capital Market & Investment

OJK Optimistis Bursa Karbon Indonesia Terbaik di Regional

OJK Optimistis Bursa Karbon Indonesia Terbaik di Regional

Bursa karbon Indonesia dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan bursa karbon di Asia. Pada saat bursa karbon dirilis pada September tahun lalu volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Lufaldy Ernanda, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada siaran pers yang diterima SWAonline di Jakarta, Minggu (3/3/2024)

Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Sumber : OJK

Lufaldy menyampaikan perdagangan karbon melalui bursa karbon menjadi proyek strategis nasional. Di samping volume, bursa karbon mengusung konsep perdagangan karbon yang mengadopsi sistem perdangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena bursa karbon mempraktikkan prinsip cap trade tax. Dengan demikian, penetapan cap atau allowance yang kemudian dilakukan trade. Sedangkan, perdagangan karbon dan tax itu artinya diterapkan pajak karbon.

Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas trading-nya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Lufaldy.

Secara global, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan perkembangan seperti ini tidak mudah. Apalagi, Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target NDC sangat spesifik. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor energi. Semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Jadi, memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.

Saat ini, memang banyak yang harus dikerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Aldy mengatakan Indonesia mencoba mengadopsi perdagangan karbon di bursa karbon yang kredibel. Untuk menjaga kredibelitas secara nasional dan internasional itu maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif.

Bursa karbon Indonesia dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan bursa karbon di Asia. Pada saat bursa karbon dirilis pada September tahun lalu volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Lufaldy Ernanda, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada siaran pers yang diterima SWAonline di Jakarta, Minggu (3/3/2024)

Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Lufaldy menyampaikan perdagangan karbon melalui bursa karbon menjadi proyek strategis nasional. Di samping volume, bursa karbon mengusung konsep perdagangan karbon yang mengadopsi sistem perdangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena bursa karbon mempraktikkan prinsip cap trade tax. Dengan demikian, penetapan cap atau allowance yang kemudian dilakukan trade. Sedangkan, perdagangan karbon dan tax itu artinya diterapkan pajak karbon.

Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas trading-nya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Lufaldy.

Secara global, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan perkembangan seperti ini tidak mudah. Apalagi, Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target NDC sangat spesifik. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor energi. Semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Jadi, memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.

Saat ini, memang banyak yang harus dikerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Aldy mengatakan Indonesia mencoba mengadopsi perdagangan karbon di bursa karbon yang kredibel. Untuk menjaga kredibelitas secara nasional dan internasional itu maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif.

Bursa karbon Indonesia dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan bursa karbon di Asia. Pada saat bursa karbon dirilis pada September tahun lalu volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Lufaldy Ernanda, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada siaran pers yang diterima SWAonline di Jakarta, Minggu (3/3/2024)

Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Lufaldy menyampaikan perdagangan karbon melalui bursa karbon menjadi proyek strategis nasional. Di samping volume, bursa karbon mengusung konsep perdagangan karbon yang mengadopsi sistem perdangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena bursa karbon mempraktikkan prinsip cap trade tax. Dengan demikian, penetapan cap atau allowance yang kemudian dilakukan trade. Sedangkan, perdagangan karbon dan tax itu artinya diterapkan pajak karbon.

Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas trading-nya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Lufaldy.

Secara global, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan perkembangan seperti ini tidak mudah. Apalagi, Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target NDC sangat spesifik. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor energi. Semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jadi, memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.

Saat ini, memang banyak yang harus dikerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Aldy mengatakan Indonesia mencoba mengadopsi perdagangan karbon di bursa karbon yang kredibel. Untuk menjaga kredibelitas secara nasional dan internasional itu maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif.

Nah, regulasi ini direspons dinamis oleh para pemangku kepentingan agar bursa karbon Indonesia dirancang sebagai sistem perdagangan karbon yang transparan, berintegritas, dan mencegah double counting carbon. Ke depannya, lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat merencanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia.

Regulator berkordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ada perkembangan untuk menuju perdagangan karbon internasional. Rencananya, lanjut Aldy, perdagangan karbon internasional dibuka pada 2024 di bursa karbon Indonesia. “Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.

Hal ini dirancang pada pilot project OJK bersama kementerian terkait lainnya. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyakan perihal ini. Ada yang dari Australia, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan , dan sebagainya. “Mereka tertartik. Ke depannya, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Tim Teknis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan dilibatkan,” ungkapnya.

Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia lantaran negeri iniadalah salah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Harapannya, pengkajian regulasi-regulasi itu dikembangkan lebih lanjut dan melibatkan kementerian terakait, diantaranya OJK, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, KLHK, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kementerian Pertanian.


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved