Sebagai upaya meningkatkan serapan anggaran belanja di pemerintah daerah, Apkasi mengajak pihak swasta khususnya penyedia barang/jasa untuk mengikuti pameran Apkasi Procurement Network (APN) 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang di Jakarta (19/03/2024).

Sarman menjelaskan, pameran APN 2024 merupakan salah satu peran yang dijalankan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam mendorong dan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui proses Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah. “Dengan demikian maka impor merupakan pilihan terakhir jika benar-benar tidak ada PDN sejenis,” imbuhnya.

Seperti diketahui PDN wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dalam penyerapan APBN, APBD maupun skema pinjaman/hibah. PDN juga wajib bagi BUMN, BUMD, Swasta yang menggunakan biaya APBN, APBD, pola kerjasama dengan pemerintah atau mengusahakan sumber daya yang dimiliki negara.

Pengguna PDN wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% jika terdapat PDN dengan nilai TKDN atau penjumlahan TKDN dengan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Dikutip dari data Kementerian Keuangan porsi belanja barang dan belanja modal APBN dan PBD TA 2023 sebesar Rp.1.013,4 triliun yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar bagi PDN.

Sarman menjelaskan, tiga tahun terakhir ini Apkasi aktif ikut mendorong penggunaan PDN khusus dalam PBJ Pemerintah yang ada di 416 pemeritah kabupaten selaku anggota. Tahun ini, imbuh Sarman, Apkasi menyelenggarakan APN kembali dengan didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang akan berlangsung pada 21-22 Mei 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta.

“Penyelenggaraan APN ini ternyata dari tahun ke tahun mendapat atensi dan antusias dari pemerintah daerah, khususnya anggota kita, karena bagi pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran yang wajib membeli produk dalam negeri, mereka ingin sekali bertemu langsung dengan para produsen penyedia barang dan jasa,” jelasnya.

Sarman menambahkan, dalam PBJ Pemerintah mekanismenya pengguna anggaran bisa belanja melalui sistem e-Katalog yang dikembangkan oleh LKPP. “Sehingga meskipun secara online sudah bisa dilakukan transaksi, namun adakalanya pengguna anggaran masih ingin berkomunikasi langsung dengan pihak produsen sehingga ia semakin yakin dalam membelanjakan anggarannya. Melalui pameran APN inilah Apkasi mencoba mewadahi akan kebutuhan hal tersebut,” tuturnya.

APN 2024, lanjut Sarman, selain diselenggarakan kegiatan pameran juga diisi dengan berbagai forum diskusi yang mendatangkan narasumber kredibel dan kompeten untuk menambah wawasan bagi peserta akan PBJ Pemerintah serta ada sesi konsultasi bagi produsen yang ingin produknya terdaftar di sistem e-Katalog LKPP serta perhitungan TKDN dan bagaimana mendapatkan sertifikasinya. “Di samping itu juga dilakukan business matching antara pengguna anggaran yang dalam hal ini pemerintah daerah, untuk bisa melakukan one on one meeting dengan pihak penyedia barang jasa,” imbuhnya.

Sarman pun meyakinkan, kegiatan APN 2024 merupakan forum yang sangat strategis untuk diikuti para produsen, distributor maupun penyedia barang dan jasa lainnya. Dia berujar, “Juga sangat strategis karena didatangi oleh para pejabat daerah selaku pengguna anggaran, sehingga akan terjalin interaksi awal antar kedua belah pihak. Ujungnya dengan intensitas komunikasi ini akan menjadi modal penting bagi para user mengambil keputusan dalam membelanajakan kebutuhan-kebutuhan mereka melalui PBJ Pemerintah.”

Apkasi, tutur Sarman, mengajak seluruh penyedia barang dan jasa yang sudah terdaftar di e-Katalog dan secara resmi sudah menjadi rekanan di pemerintah, baik di pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun di kementerian/lembaga untuk ikut serta dan ambil bagian di ajang APN 2024. “Apalagi APN 2024 ini kita selenggarakan menjelang pertengahan tahun, saat pemerintah daerah sedang aktif-aktifnya membelanjakan kebutuhan-kebutuhannya. Melalui APN 2024 kami berharap serapan anggaran di pemerintah daerah bisa cepat terealisasi setelah mereka mengenal lebih dekat dengan para produsen barang dan jasa,” tukasnya.