Trends

Menurunnya Ekspor Minyak Sawit Indonesia Pengaruhi Pasokan Domestik

Menurunnya Ekspor Minyak Sawit Indonesia Pengaruhi Pasokan  Domestik
Truk pengangkut tandan buah segar sawit antre bongkar muat di sebuah pabrik di Aceh Barat, 17 Mei 2022. (Foto: Antara/Syifa Yulinnas via REUTERS)

Ekspor produk minyak sawit Indonesia merosot pada bulan Januari dan Februari, meningkatkan kekhawatiran berkurangnya ketersediaan minyak nabati di dalam negeri karena adanya ikatan antara kuota penjualan luar negeri dan kuota dalam negeri, kata seorang pejabat Kementerian Perdagangan pada hari Senin (25/3).

Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, mengirimkan 1,89 juta metrik ton produk minyak sawit pada bulan Januari dan 1,01 juta ton pada bulan Februari, di bawah rata-rata bulanan pada tahun lalu dan tahun sebelumnya, kata Bambang Wisnubroto, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan.

Permintaan minyak sawit terpukul oleh harga yang kurang kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti minyak kedelai dan minyak kanola, kata Bambang.

“Dalam kondisi ini, negara-negara pengimpor akan lebih memilih minyak nabati lainnya,” katanya pada pertemuan mingguan pemerintah mengenai inflasi yang disiarkan secara online.

Melemahnya ekspor dapat berdampak pada konsumen Indonesia karena hal ini dapat menyebabkan rendahnya penjualan wajib program minyak goreng murah pemerintah, kata Bambang dan seorang pejabat kepresidenan dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan Kewajiban Pasar Domestik (DMO) Indonesia, perusahaan diberikan kuota ekspor berdasarkan jumlah pasokan mereka ke DMO, dengan kuota ekspor ditetapkan empat kali lipat kuota DMO.

Pemerintah menargetkan penjualan bulanan sebesar 300.000 ton minyak sawit dengan skema DMO.

Perusahaan-perusahaan memegang sekitar 5,58 juta ton kuota ekspor yang tersisa, setara dengan sekitar 2,5 bulan ekspor, menurut data Kementerian Perdagangan. Ekspor yang lebih rendah mungkin berarti lebih sedikit minyak sawit yang dipasok ke DMO karena berkurangnya kebutuhan akan kuota ekspor.

Edy Priyono, pejabat Kantor Eksekutif Presiden, mengusulkan perubahan jatah DMO menjadi porsi produksi, bukannya mengaitkannya dengan kuota ekspor.

“Harus dimulai pembahasan apakah skema DMO yang selama ini terkait dengan ekspor harus dipertahankan atau bisa dicoba dikaitkan dengan produksi,” ujarnya. [ab/uh]

Sumber: VoAIndonesia.com


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved