Jakarta kini tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) pada Kamis, 28 Maret 2024, di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Perumusan RUU DKJ merupakan implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dengan begitu, status Jakarta mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta disingkat DKJ. Adapun Ibu kota negara baru direncanakan akan berpindah ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan menyandang status sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Di sisi lain, meski RUU DKJ telah disahkan, namun Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih harus menerbitkan keputusan presiden (Keppres) sebelum ibu kota secara resmi pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Menurut Ketua Badan Legislatif DPR RI, Supratman Andi Agtas, muatan materi dalam UU DKJ terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal. Salah satu garis besar materi kebijakannya adalah mengenai pemberian 15 kewenangan khusus bagi pemerintah Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Lantas, bagaimana nasib Jakarta setelah tak jadi ibukota? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Jakarta Tetap Memiliki Kekhususan

Berdasarkan Pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Jakarta akan tetap memiliki kekhususan sebagai sebuah wilayah. Adapun menurut UU DKJ terdapat sekitar 15 kewenangan khusus bagi pemerintah Daerah Khusus Jakarta.

Kewenangan khusus tersebut mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, ada juga kekhususan untuk perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, serta ketenagakerjaan.

Untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, akan ada penambahan alokasi dana paling sedikit 5 persen bagi kelurahan yang berasal dari APBD provinsi sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratif.

Tak hanya itu, ada juga pemantauan pemajuan kebudayaan dengan prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Melansir dari Majalah Tempo yang diterbitkan pada 19 November 2023, Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan posisi Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global (global city). Nantinya, daerah ini akan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global.

Pada hakikatnya, Jakarta telah menjadi kota global. Namun, peringkatnya masih jauh tertinggal dari kota-kota lain di dunia. Contohnya, dalam Global City Index posisi Jakarta pada 2022 berada di urutan 69 dari 156 kota. Lalu, dalam Global Power City Index, Jakarta berada di peringkat 45 dari 48 kota. Kemudian, menurut Cities in Motion Index, Jakarta di peringkat 152 dari 183 kota.

Dalam berbagai indikator, Jakarta masih tertinggal dari Singapura dan Bangkok dalam urutan kota global di dunia. Sedangkan kota global yang berada di urutan teratas adalah New York, London, Paris, serta Tokyo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menuturkan, setidaknya ada enam faktor yang harus dimiliki sebuah kota jika ingin menjadi kota global yang bersaing.

Pertama, memiliki skala ekonomi yang berdaya saing. Kedua, memiliki hasil riset dan inovasi dengan kualitas serta kuantitas yang mumpuni. Ketiga, memiliki kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik. Keempat, memiliki daya tarik wisata budaya. Kelima, memiliki kualitas lingkungan yang baik. Keenam, memiliki moda transportasi yang mudah diakses oleh warga negara lain

Adapun empat kota di negara maju itu telah memiliki beragam instrumen yang menjadikannya sebagai benchmark kota global. Misalnya New York, memiliki lebih dari 10 perusahaan yang masuk 100 Top World Company dan 100 lebih perusahaan unicorn. Di New York juga terdapat 100 universitas top dunia. Sedangkan London menjadi kota tujuan wisata dengan jumlah kunjungan lebih dari 30 juta per tahun.

Sumber: Tempo.co