Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan telah membentuk tim untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Deddy Herlambang turut berkomentar soal rencana proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Menurut dia, kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses dibanding proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini sudah beroperasi. Sebab, kereta cepat pada dasarnya memang sebaiknya dioperasikan untuk jarak jauh minimal 800 kilometer.

"Bukannya 147 kilometer seperti Halim-Tegalluar (kereta cepat Jakarta-Bandung)," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 24 April 2024.

Sebaliknya, menurut Deddy, negara bakal merugi apabila membangun kereta cepat dengan jarak tempuh di bawah 800 kilometer itu. Faktor biaya menjadi alasan mengapa kereta cepat Jakarta-Bandung disebut merugi.

"Jarak 100 sampai 200 kilometer, seperti ke Bandung segmentasinya pengguna mobil atau travel via jalan tol," kata Deddy. Dengan jarak tempuh yang pendek itu, ia menilai okupansi kereta cepat tersebut sangat berat.

Deddy juga menyatakan, bahwa kereta cepat ini tidak cocok apabila dibuat hanya untuk menempuh jarak 400 sampai 500 kilometer. Menurut dia, keberadaan kereta cepat yang jarak tempuhnya di bawah 800 kilometer itu bisa menggangu pasar pengguna bus antarkota antarprovinsi atau AKAP.

"Mayoritas bus AKAP kan melayani pengguna (jarak tempuh) 400 sampai 500 kilometer, seperti Jakarta-Semarang-Yogyakarta/Solo," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa dengan adanya perpanjangan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas perjalanan udara. "Kita harus kurangi traffic perjalanan udara yang sangat padat saat ini antara Jakarta sampai Surabaya," katanya.

Soal pembiayaan proyek mercusuar kereta cepat Jakarta-Surabaya ini, Deddy mengatakan bahwa biaya penyertaan modal negara atau PMN tetap diperlukan. Alasannya, dengan taksiran proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini baru bisa menguntungkan paling cepat 30 tahun, adanya PMN bisa membuat keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bisa selalu sehat.

Sumber: Tempo.co