Economic Issues

Menyoal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport Indonesia

Menyoal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga   PT Freeport Indonesia
Presiden Joko Widodo saat mengecek tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Sumber: Biro Setpres.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bilang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diperpanjang. Surat izin berlaku hingga 31 Mei 2024.

Freeport mestinya sudah tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga sejak tahun lalu, sebab pemerintah melarang ekspor sejumlah mineral mentah mulai 10 Juni 2023. Akan tetapi nampaknya peraturan ini dikecualikan untuk empat perusahaan yang telah menyelesaikan separuh konstruksi smelter. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Sebuku Iron Lateritic Ores, PT Kapuas Prima Coal, dan PT Freeport Indonesia.

- Perizinan

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bilang negosiasi perizinan telah dibahas di Washington DC pada November 2023.

Pada Kamis 28 Maret 2024 lalu Tony Wenas menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Jokowi kembali. Sebelumnya Jokowi bilang tidak ingin membahas perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport sebelum negosiasi penambahan saham dan perpanjangan kontrak dibereskan.

- Perpanjangan Izin Ekspor Sampai 2061

Indonesia miliki saham di Freeport saat ini sebesar 51 persen. Angka itu rencana akan dinaikkan kembali 10 persen, jika pemerintah merevisi PP No. 96 tahun 2021.

Penambahan saham dibarengi dengan perpanjangan izin tambang Freeport di Indonesia berakhir 2041. Artinya jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061.

- Perdebatan Tiga Menteri

Pemerintah tengah susun rancangan peraturan perpanjangan izin Freeport ewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tenang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Revisi didorong Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang berencana berikan prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUK) pada organisasi kemasyarakatan atau ormas. Yang ditentang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Energi Arifin Tasrif.

- Tuai Kritik dari Akademis

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi kritik persoalan (izin ekspor konsentrat tembaga) ini. Sebab baginya program ini tak sejalan dengan program hilirisasi yang selama ini dikedepankan. Fahmy mengakui Jokowi cukup patriotik menentang keras negara Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia. Akan tetapi ia menyayangkan sikap Jokowi yang bertekuk lutut pada Freeport.

Sumber: Tempo.co


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved