Trends

Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Foto : Istimewa.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan penolakan tegas dari komunitas pers terhadap draf RUU Penyiaran yang saat ini tengah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada hari Selasa (14/5/2024), Ninik menegaskan bahwa RUU ini, jika dilanjutkan, akan mengundang konfrontasi antara DPR dan komunitas pers. "DPR perlu mempertimbangkan kembali RUU ini dengan serius. Komunitas pers bersatu dalam penolakan mereka," ujar Ninik.

Salah satu kekecewaan utama adalah pengabaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam konsideran RUU Penyiaran, yang secara tradisional menjamin standar jurnalistik tinggi dalam dunia penyiaran.

Lebih lanjut, RUU Penyiaran ini dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi. Dia menyayangkan dalam proses penyusunan RUU ini, baik Dewan Pers maupun asosiasi pers lainnya tidak dilibatkan, yang jelas melanggar prinsip tersebut.

RUU tersebut juga mengandung beberapa poin substantif yang problematis, termasuk larangan penayangan karya jurnalistik investigatif dan rencana pengalihan wewenang penyelesaian sengketa jurnalistik kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang seharusnya berada di bawah mandat Dewan Pers.

Dengan nada serius, Ninik juga memberi pesan bahwa Dewan Pers siap mempertahankan prinsip-prinsip jurnalistik dan mendesak DPR untuk mempertimbangkan kembali langkah mereka dalam membahas RUU ini. Insan Pers akan berdiri teguh untuk kebebasan pers dan etika jurnalistik, dan akan terus melakukannya. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved