Economic Issues

OJK Perkokoh Industri BPR

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, pada peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 di Jakarta pada Senin, 20 Mei 2024. (Foto : OJK).

Otoritas Jasa Keuangan pada awal pekan ini meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 2024-2027. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan peran industri BPR dan BPRS diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di lapisan bawah, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pada kesempatan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memaparkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (Roadmap P2B) ini merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas, tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dan masyarakat di wilayahnya.

Dian, pada keterangan tertulisnya itu, menyampaikan pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS ini bersinergi dan berkolaborasi antara OJK, industri dan asosiasi BPR dan BPRS, bank umum, bank umum syariah, kementerian/lembaga dan stakeholders terkait lainnya. “OJK akan senantiasa mengawal perwujudan visi tersebut melalui pengaturan, perizinan dan pengawasan, sehingga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi industri BPR dan BPRS,” imbuh Dian seperti ditulis pada Jumat (24/5/2024).

RP2B 2024-2027 memiliki fokus utama pada upaya untuk memperbaiki isu-isu fundamental pada BPR dan BPRS, sehingga mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko dengan adanya perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Fokus utama tersebut dituangkan dalam quick wins kebijakan, yaitu penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, dan penguatan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung bisnis BPR dan BPRS yang berintegritas dan berkelanjutan. Roadmap ini merupakan living document yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri BPR dan BPRS serta ekosistem industri jasa keuangan.

Seiring dengan peluncuran roadmap ini, OJK juga telah menerbitkan peraturan terbaru yang bertujuan mendorong kemajuan BPR dan BPRS. Ke depannya, OJK akan menerbitkan peraturan-peraturan lainnya dalam mendukung pertumbuhan BPR dan BPRS, diantaranya peraturan terkait penerapan tata kelola yang baik dan pelaporan yang lebih efisien.

Pengelola BPR, antara lain PT BPR Universal (Universal BPR), diapresiasi OJK lantaran menunjukkan kinerja yang kuat dalam rekam jejak pertumbuhan dan pencapaian selama 20 tahun terakhir. Kaman Siboro, Komisaris Utama Universal BPR, menerima menerima penghargaan dari OJK untuk kategori BPR/S dengan Penguatan Stuktur dan Daya Saing di sela-sela peluncuran Roadmap P2B pada 20 Mei 2024.

Pada 2023, Universal BPR mencatat total aset sebesar Rp1,5 triliun. Beberapa pencapaian utama termasuk peluncuran Universal Mobile, aplikasi yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara digital. Selain itu, Universal BPR telah mendistribusikan lebih dari 30.000 paket sembako melalui program Deposito Peduli, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Universal BPR juga telah meluncurkan kantor baru di PIK, Jakarta dan Depok, Jawa Barat untuk memperluas jangkauan layanan kepada nasabah. Sebagai catatan, Universal BPR merupakan Bank Perekonomian Rakyat yang berizin dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved