Trends

Gaji Dipotong Buat Tapera, Bisa Diambil Lagi 'Kah?

swa.co.id, Jakarta- Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024. Aturan baru ini mengatur pemotongan gaji pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta untuk simpanan Tapera. Apakah nanti bisa diambil lagi?

Perihal ini, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta. Proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. “Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” jelas Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28//5/2024).

BP Tapera mengemban mandat berupa penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Peserta yang yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, sepanjang telah menjadi peserta Tapera. Dalam pengelolaan dana Tapera dimaksud, BP Tapera mengaku tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan mendapat pengawasan dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Heru mengapresiasi terbitnya beleid terbaru yang merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ini mengatur ketentuan diantaranya kewenangan pengaturan Kepesertaan Tapera oleh Kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari dana Tapera.

Terbitnya aturan baru tersebut, mengundang banyak pro dan kontra di masyarakat. Sebab, gaji karyawan, baik PNS maupun swasta akan otomatis terpotong sebesar 3% dari gaji atau upah untuk pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Dalam Pasal 15 PP 21/2024 ayat 2 mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5 %. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved