Trends

Pengusaha dan Buruh Memohon Pemerintah Kaji Ulang Tapera

Ketua Umum APINDO Shinta W. Khamdani.

swa.co.id, Jakarta- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Bahkan, Apindo telah keberatan sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja atau buruh.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampakan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2024. Hal ini lantaran tambahan beban bagi pekerja (2,5%) dan pemberi kerja (0,5%) dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan.

Apindo, lanjut Shinta, mengharapkan pemerintah untukh mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan regulasi PP No.55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Sesuai PP tersebut, maksimal 30% (Rp138 triliun), maka aset JHT sebesar Rp460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sangat sedikit pemanfaatannya,” ungkap Shinta seperti dikutip dari keterangan resminya pada Rabu (29/5/2024).

Shinta mengatakan aturan Tapera terbaru dinilai semakin menambah beban baru, baik baik pemberi kerja maupun pekerja. Saat ini, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24 - 19,74% dari penghasilan pekerja. Beban ini semakin berat dengan adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar.

Beban iuran tersebut dengan rincian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua 3,7%, Jaminan Kematian 0,3%, Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24-1,74% dan Jaminan Pensiun 2%. Kemudian, Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan 4% dan Cadangan Pesangon sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8%.

Shinta menjabarkan Apindo terus mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program Tapera dan Tapera sebaiknya diperuntukkan bagi ASN, TNI atau Polri.

Jika pemerintah akan menerapkannya diharapkan dengan dana yang terkumpul dari ASN, TNI/Polri untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah. "Mengingat pekerja yang telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk program perumahan,” ucap Shinta.

Senada, Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menolak pemberlakukan PP yang akan memotong gaji pekerja secara otomatis, karena dinilai kondisi saat ini tidak memungkinkan dan hanya akan membebani buruh. Namun KSPI mendukung program perumahan untuk rakyat karena kebutuhan perumahan untuk pekerja adalah kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai ada beberapa alasan kenapa program tersebut belum tepat untuk dijalankan saat ini, pertama belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan pekerja dan peserta Tapera.

Secara perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK. Sekarang ini, upah rata-rata buruh Indonesia adalah Rp3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3% per bulan maka iurannya adalah sekitar 105.000 per bulan atau Rp1.260.000 per tahun. Karena Tapera adalah tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp12.600.000 hingga Rp25.200.000. “Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga Rp12,6 juta atau Rp25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekalipun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan pekerja untuk memiliki rumah,” ucapnya.

Alasan kedua Tapera membebani pekerja saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30%. Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut dan tahun ini naik sedikit. Bila dipotong lagi 3% untuk Tapera, tentu beban hidup pekerja semakin berat. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved