Strategy

Strategi Kemenperin Menangkis Middle Income Trap

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga dari kiri) saat berdiskui dengan Forum Pemred. (Foto : M. Ubaidillah/SWA)

swa.co.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berusaha keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan mengejar target untuk menjadi middle upper and high-income country. Dengan purchasing power per capita yang semakin meningkat, semakin banyak pula peluang untuk mengisi gap consumption per capita di Indonesia. Semua sektor turut ikut andil, tak terkecuali Kementerian Perindustrian.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan upaya Kementerian Perindustrian membina sektor industri itu mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), proses, dan teknologi. Pada faktor pertama, Kemenperin memiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan SDM kompeten sesuai kebutuhan dunia industri. “Ada beberapa program yang sudah berhasil, di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match dengan industri. Sebanyak 100 persen lulusannya terserap di dunia industri. Memang dari kuantitas, jumlah lulusannya masih perlu ditingkatkan, karena ini berkaitan dengan anggaran yang kami dapat. Tetapi secara kualitatif, kegiatan ini kami tetap laksanakan secara masif,” ujar Agus pada diskusi Kemenperin dan Forum Pemred di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Untuk faktor kedua, yakni proses. Menurut Agus, perputaran roda sektor industri telah menunjukkan daya tahan yang membanggakan. Aktivitas ini lantaran didukung dengan berbagai kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk menopang proses produksi di industri, termasuk dalam pemenuhan bahan baku, logistik, dan transaksi. “Kebijakan itu dalam rangka juga menarik minat investasi baru di Indonesia. Selain itu, melalui skema Local Currency Transaction, diharapkan dapat memudahkan transaksi dengan negara mitra sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari fluktuasi, khususnya dikaitkan dengan dollar Amerika,” ucap Agus.

Sedangkan, mengenai faktor teknologi, Indonesia bertekad untuk mempercepat transformasi digital. Ini dibuktikan oleh pemerintah melalui peluncuran peta jalan Making Indonesia 4.0. “Terkait upaya ini, kami sudah melakukan assessment kepada sebanyak 1.200 perusahaan, di mana sekitar 15 persen yang sudah melakukan transformasi ke teknologi industri 4.0,” ungkap Agus.

Guna mengakselerasi upaya tersebut, Kemenperin terus menyosialisasikan dan mengubah mindset para pelaku industri bahwa transformasi digital bukan sebuah cost, tetapi sebagai investasi. Dengan adanya teknologi, perusahaan akan lebih efisien dan kualitas produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi.

Agus menggarisbawahi kebijakan yang juga perlu dijalankan secara konsisten adalah penerapan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor industri. Hal ini karena sudah diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Berdasarkan hasil kajian, dari tujuh sektor industri yang telah mendapatkan fasilitas HGBT, dampaknya luar biasa dengan adanya peningkatan ekspor, investasi, dan pajak. Ketujuh sektor tersebut adalah industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. “Total nilai tambah yang didapat dari tujuh sektor HGBT lebih dari Rp147 triliun atau tiga kali lipat dari bagian negara yang harus disetor. Ini merupakan benefit dari kebijakan HGBT sektor industri. Sebab, banyak juga para calon investor yang masih menunggu apakah kebijakan HGBT ini akan dilanjutkan? Karena ini sangat menarik, salah satu kunci untuk maju adalah syaratnya harga gas,” ungkapnya menjabarkan.

Di samping itu, kebijakan pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) turut memberikan andil besar terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.“Selain penerapan SNI, instrumen untuk mendorong pertumbuhan industri adalah melalui TKDN. Prinsip dari penerapan TKDN, antara lain mendorong investasi, menumbuhkan pohon pohon industri yang masing kosong, dan memperluas nilai tambah bahan baku dalam negeri. “Di samping itu, kebijakan yang perlu dijalankan adalah meningkatkan konsumsi per kapita kita,” katanya. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved