Trends

Penetapan Kuota PLTS Atap Berikan Kepastian untuk Konsumen dan Investor

Penetapan Kuota PLTS Atap Berikan Kepastian untuk Konsumen dan Investor
Ilustrasi foto : Istimewa.

swa.co.id, Jakarta- Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah menerbitkan SK Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024, yang menetapkan kuota PLTS atap untuk PLN, yang sudah dinantikan oleh konsumen dan pelaku usaha PLTS atap. Total kuota PLTS atap di sebelas sistem tenaga listrik 2024-2028 ditetapkan sebesar 5.746 MW dengan rincian kuota sebesar 901 MW pada 2024, 1.004 MW pada 2025, 1.065 MW pada 2026, 1.183 MW pada 2027, dan 1.593 MW pada 2028.

Di sisi lain, IESR menyoroti bahwa pembagian kuota masih pada sistem kelistrikan dan belum dilakukan pembagiannya sesuai clustering atau sub-sistem, walaupun clustering tersebut merupakan tugas pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTLU) seperti termaktub di regulasi.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan ketentuan pembagian kuota PLTS atap pada tingkat subsistem dan cluster sistem tenaga listrik ini memberikan kepastian kepada konsumen dan investasi untuk para pelaku usaha PLTS atap. Ketiadaan mekanisme net-metering, PLTS atap akan lebih banyak dilakukan untuk pelanggan komersial dan industri “Pembagian per sub-sistem memberikan informasi yang lebih transparan kepada konsumen untuk membaca peluang mereka mengajukan permohonan pemasangan PLTS atap. Oleh karenanya, Dirjen Ketenagalistrikan harus memastikan PT PLN segera menyampaikan pembagian per cluster sebelum bulan Juli pada masa permohonan dimulai,” ujar Fabby di Jakarta, Jumat kemarin.

IESR mendorong Kementerian ESDM aktif mensosialisasikan Permen PLTS atap, pembagian kuota PLTS atap, dan mekanismenya kepada konsumen. Pemerintah dihimbau berpartisipasi aktif untuk mengingatkan pemegang IUPTLU lainnya untuk segera menyampaikan kuota kapasitas sebelum Juli. Kuota PLTS atap yang baru dikeluarkan untuk PLN masih belum sesuai dengan target Program Strategis Nasional PLTS Atap Nasional sebesar 3,6 GW yang ditetapkan pada 2021 oleh Permenko Perekonomian No. 7/2021.

Tidak hanya itu, pemerintah perlu pula mencermati minat pelanggan dalam adopsi PLTS atap sehingga dapat meningkatkan kuota PLTS atap di 2025, sebagai upaya mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% di 2025.

Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan di IESR, menjabarkan minat pelanggan industri untuk menggunakan PLTS atap termasuk tinggi dan ditujukan untuk pengurangan biaya energi serta memastikan proses manufaktur berkelanjutan (sustainable), sehingga peniadaan net-metering tidak terlalu berdampak pada minat mereka.

Yang perlu dijelaskan juga adalah prosedur bila terjadi oversubscribe (permintaan melebihi kuota yang ditetapkan) pada cluster sistem tertentu. “Minat dari pelanggan residensial kemungkinan turun karena tingkat keekonomian yang berubah, namun dengan semakin meluasnya informasi dan keinginan untuk menghemat biaya listrik, bisa jadi permintaan penggunaan juga akan tumbuh,” kata Marlistya.

Penetapan kuota PLTS atap ini membuka peluang kepada lembaga keuangan untuk menyokong skema pembiayaan yang menarik. Jika sebelumnya ceruk pasar tidak terlalu terlihat karena tidak adanya kuota, sekarang lembaga pembiayaan memiliki informasi tambahan untuk bisa melakukan asesmen komprehensif guna mengeluarkan produk pembiayaan hijau. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved