Economic Issues

LPS Mengukir Sejarah, Kembali Menyehatkan BPR di Jabar

LPS Mengukir Sejarah, Kembali Menyehatkan BPR di Jabar
Ilustrasi Foto : LPS.

swa.co.id, Cirebon- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencetak sejarah dalam penanganan bank bermasalah dengan keberhasilan sehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ) yang masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR) menjadi bank normal. Ini adalah kali pertama LPS melakukan penanganan BDR dengan cara banknya disehatkan melalui kewenangan baru sejak diterbitkannya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). “Ini merupakan inovasi baru untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan dengan melibatkan calon investor atau pihak lainnya sebelum LPS memutuskan opsi resolusi yaitu purchase and assumption, bridge bank, penyertaan modal sementara, atau likuidasi, “ujar Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi di Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (13/6/2024).

Sebagaimana tertuang pada UU P2SK, LPS berwenang melakukan penanganan bank yang berstatus BDR di mana LPS dapat melakukan penjajakan kepada bank yang berminat untuk mengambil alih seluruh, atau sebagian aset dan kewajiban bank serta penjajakan kepada calon investor lainnya, dimana sebelumnya LPS tidak memiliki kewenangan ini.

Sebagai implementasi atas kewenangan tersebut, LPS kemudian melakukan berbagai upaya penyehatan BIMJ antara lain bekerjasama dengan Bank BJB yang merupakan kreditur BIMJ untuk menjadi investor.

Penyehatan BIMJ dilakukan dengan melakukan konversi pinjaman BIMJ kepada Bank BJB menjadi modal inti tambahan sebesar Rp25 miliar dari seluruh pinjaman BIMJ kepada Bank BJB sebesar Rp 39 miliar. Dengan cara ini, LPS bisa menghemat Rp127miliar karena tidak perlu membayar klaim penjaminan apabila banknya dilikuidasi.

Dengan konversi tersebut, perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank menurun mencapai 28,83% dan cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir mencapai 27,03%. Artinya, KPMM dan cash ratio tersebut, maka BIMJ sudah dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan mengenai solvabilitas dan likuiditas perbankan.

Per 30 April 2024, total aset BIMJ sebesar Rp160,89 miliar, total kewajiban Rp158,42 miliar dengan simpanan Rp114,20 miliar serta total ekuitas sebesar Rp2,47 miliar.

Berdasarkan UU P2SK, LPS apat lebih maju dalam menangani bank sebelum kondisi bank tersebut menjadi lebih buruk. Melalui undang-undang ini, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer lantaran kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilance dan early involvement.

LPS sekarang memiliki berbagai macam opsi untuk menangani bank sebelum bank tersebut diputuskan opsi resolusinya. Tindakan tersebut misalnya melakukan penempatan dana pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat bank dalam status bank dalam penyehatan dan tidak eligible untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia atau mengalihkan bank kepada investor yang berminat. Penjajakan kepada calon investor yang berminat utk mengambil alih bank, telah dilakukan kepada bank yang telah ditetapkan sebagai bank dalam resolusi sebelum diputuskan opsi resolusinya. “Dan opsi ini akhirnya telah diterapkan dalam penyelamatan BIMJ,” ujar Suwandi. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved