Trends

Kajian Telapak Menyimpulkan Operasional Vale Indonesia (INCO) Sesuai Regulasi Pertambangan

PT Vale Indonesia Tbk melakukan kemitraaan, pemberdayaan, pendampingan dan penguatan kapasitas ekonomi serta penghidupan masyarakat melalui model kemitraan (Foto: Eva Martha Rahayu/SWA))

swa.coi.id, Jakarta- Perkumpulan Telapak Indonesia (Telapak) menyampaikan rekomendasi kepada tiga pihak yakni PT Vale Indonesia Tbk (INCO), masyarakat di lima desa lingkar tambang Vale Blok Tanamalia dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Rekomendasi ini terkait hasil kunjungan dan kajian pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan pada lima desa yang masuk dalam lingkar kawasan konsesi pertambangan Vale di Blok Tanamalia. Kajian Telapak dilakukan sejak Mei-Juni 2024. Telapak terdiri dar praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, serta masyarakat adat.

Ketua Tim Telapak, Muhammad Djufryhard ,menjabarkan rekomendasi ini mendorong manajemen Vale Indonesia dan masyarakat desa di Blok Tanamalia segera bermusyawarah untuk memperkuat kesepahaman dan memitigasi risiko. Prinsip musyawarah ini mengedepankan dialog terbuka dan mediasi dengan tokoh desa atau mediator independen yang dipercaya oleh semua pihak dalam penyelesaian masalah.

Kemudian, Telapak merekomendasikan Vale Indonesia memperkuat kemitraaan, pemberdayaan, pendampingan dan penguatan kapasitas ekonomi serta penghidupan masyarakat melalui model kemitraan dalam pengelolaan kawasan perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi serta memfasilitasi adanya kelembagaan ekonomi yang mandiri dan kuat di tingkat desa seperti koperasi.

Rekomendasi selanjutnya adalah membangun sarana prasarana penunjang peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen kebun merica sehingga menghasilkan lada berkualitas baik dan mendorong produksi turunan produk lada supaya meningkatkan harga jual serta membuka lapangan kerja untuk warga lokal.

Perihal sistem kerja sama atara masyarakat di lima desa lingkar tambang Vale Indonesia di Blok Tanamalia itu, Djufryhard merekomendasikan kerja sama ini membicarakan kesepahaman dan kesepakatan pengelolaan perkebunan merica yang beririsan dengan blok tambang Vale melalui model sistem kemitraan. Hal ini bisa difasilitasi oleh lembaga independen dalam tata kelola lahan perkebunan merica dan menerima program pemberdayaan serta pendampingan dari Vale Indonesia untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan warga lokal yang mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan antar pihak serta keberlanjutan konservasi alam yang lebih baik lagi. Selain itu, bersama beberapa pihak memastikan lahirnya kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara baik dan berkelanjutan.

Sedangkan rekomendasi kepada Pemkab Luwu Timur, Telapak menghimbau pemerintah setempat berperan sebagai mediator untuk membangun dialog terbuka antara masyarakat dengan Vale Indonesia guna proses penyelesaiaan tata kelola lahan di Blok Tanamalia. “Rekomendasi ke Pemkab Luwu Timur dengan harapan bisa mendorong lahirnya sistem kemitraan pengelolaan kawasan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mitigasi konflik tata kelola sumber daya alam,” ucap Djufryhard di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Telapak, Martian Sugiarto, menjelaskan hasil kajian menunjukkan fakta belum ada satupun perkebunan merica yang dikelola masyarakat yang diserobot oleh Vale Indonesia. Masyarakat masih tetap beraktivitas mengelola perkebunan merica. Kajian ini tidak menemukan rekaman atau catatan bentuk kekerasan, pemaksaan, pengusiran bahkan peringatan untuk pengosongan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Vale Indonesia. “Kami juga tidak melihat konsentrasi aparat keamanan di desa lingkar tambang sekitar kawasan konsesi Vale Indonesia atau yang menjaga keamanan di lokasi Blok Tanamalia. Tidak ada pemasangan tanda batas atau pemagaran yang menandakan batas wilayah konsesi perusahaan atau pelarangan pada masyarakat untuk memasuki kawasan perkebunan merica yang berada dalam wilayah konsesi,” tuturnya.

Martian melanjutkan saat ini kondisi masyarakat di Desa Loeha dan Rante Angin (area IUP Eksplorasi Vale Indonesia) tampak tenteram, tidak tampak tanda-tanda kecemasan maupun konflik antara perusahaan dan masyarakat. Selama beberapa tahun, pemerintah di lima desa di Loeha Raya telah membangun kerja sama dengan Vale Indonesia melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Program CSR tersebut diperuntukkan untuk membangun sarana prasarana lintas desa, fasilitas olahraga, demplot kebun merica, wisata desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Faktanya, Vale Indonesia tidak menyerobot lahan kebun merica yang dikelola masyarakat melalui kegiatan eksplorasi. Karena dari aspek perizinan, perusahaan sudah memiliki hak pengelolaan pertambangan melalui kontrak karya, yang pada Mei 2024 diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah melakukan tahapan aktivitas sesuai prosedur dan peraturan di bidang pertambangan,” tegas Martian. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved