Property

Dana Abadi Perumahan, Solusi Mengatasi Backlog?

Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR (kedua dari kiri) bersama pembicara diskusi lainnya disela-sela diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta (21/6). (Foto: Darandono/SWA).

Mengatasi backlog perumahan yang kini membentang hingga 12,7 juta unit ibarat menyusun mozaik impian bagi setiap rakyat yang mendambakan hunian layak. Dan dalam upaya mewujudkan asa ini, pemerintah pun tak tinggal diam. Mereka kini menyiapkan langkah besar melalui pengadaan dana abadi perumahan.

Haryo Bekti Martoyoedo, yang mengemban amanah sebagai Direktur Pembiayaan Perumahan di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, mengungkapkan bahwa upaya ini masih dalam proses pembahasan yang melibatkan seluruh ekosistem pembiayaan perumahan, termasuk Kementerian Keuangan.

Haryo menjelaskan bahwa dana abadi perumahan akan menjamin pembiayaan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) yang berkesinambungan setiap tahunnya. Dengan skema pendanaan yang bersumber dari dana abadi, kemudahan pembiayaan multi-tahun akan terjamin keberlangsungannya.

"Mekanisme dana abadi ini sebenarnya bukanlah konsep baru di Indonesia," jelas Haryo. Sebelumnya telah ada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengelola dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan.

Pada prinsipnya, dana abadi ini berasal dari APBN, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana tersebut diinvestasikan untuk mendapatkan return yang lebih besar, yang kemudian digunakan untuk pembiayaan perumahan, serta disalurkan dalam bentuk subsidi atau bantuan perumahan. "Namun, penerapannya mungkin baru bisa dilakukan paling cepat pada 2025," katanya.

Yang menarik, selain dari APBN, dana abadi perumahan disebut-sebut juga dapat bersumber dari luar APBN seperti dana perumahan di BPJS-Ketenagakerjaan atau Jaminan Hari Tua (JHT), iuran wajib perumahan TNI/Polri, kontribusi pemerintah daerah lewat APBD, serta dana CSR (corporate social responsibility) sehingga dana investasinya semakin besar.

Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Bank Tabungan Negara (BTN), menambahkan bahwa angka backlog perumahan di Indonesia sangat tinggi. Selama ini, pembiayaan perumahan hanya mengandalkan skema FLPP yang setiap tahun membebani APBN. Sejak 2010, FLPP hanya mampu membiayai sekitar 200.000 – 250.000 unit per tahun, dan pada 2024 kuota FLPP hanya 166.000 unit.

“Ini menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, ada pemikiran untuk mengombinasikan dana FLPP yang langsung disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Subsidi Selisih Bunga (SSB), dengan dana FLPP yang diinvestasikan terlebih dahulu dan hasil investasinya digunakan untuk membayar selisih bunga,” kata Hirwandi.

Namun, apakah dana abadi perumahan ini bisa dilaksanakan?

Hirwandi, melihat dengan penuh harap bahwa perhatian pemerintah yang baru terhadap program perumahan dan target ambisius untuk membangun 3 juta rumah menjadi sinyal positif. Dia percaya bahwa dengan komitmen ini, terwujudnya dana abadi perumahan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah harapan yang nyata.

Pengamat properti terkemuka, Panangian Simanungkalit, juga menyoroti semangat dan program inovatif pemerintah baru di sektor perumahan. Menurutnya, ekosistem pembiayaan perumahan harus bersatu dalam semangat gotong royong untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis, termasuk dana abadi perumahan.

Baginya, program pembangunan 3 juta rumah itu realistis. Tetapi masalah pendanaan menjadi tantangan utama. “Kami butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Dana abadi ini bisa menjadi salah satu solusi," ujarnya.

Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, mengatakan bahwa jika dipercaya, BP Tapera siap mengelola dana abadi perumahan sesuai amanat UU dan PP Penyelenggaraan Tapera. Pemerintah tidak perlu membentuk badan baru, cukup memberikan peran lebih kepada BP Tapera.

Mengomentari hal di atas, Martin Daniel Siranayamual, Chief of Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), menyampaikan bahwa peran SMF dalam pengelolaan dana abadi perumahan adalah sebagai sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan dalam pemupukan dana abadi dan sebagai sekuritisasi kerja sama dengan institusi pembiayaan perumahan lain.

“Mewujudkan dana abadi perumahan perlu menyelesaikan berbagai tantangan, manfaat, dukungan, solusi, dan tata kelola yang baik. Pengawasan juga diperlukan agar masyarakat penerima manfaat merasa terjamin,” tegas Martin.

Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi backlog perumahan dan mendukung pengembangan perumahan yang berkelanjutan di Indonesia. Seperti layaknya sebuah simfoni yang membutuhkan orkestra yang harmonis, dana abadi perumahan ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak agar bisa terwujud dan berdampak nyata bagi bangsa. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved