Economic Issues

Realisasi Belanja Negara untuk Ketahanan Fiskal

Foto : Kemenkeu

Belanja negara yang berkualitas menjadi bentuk kehadiran negara untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjabarkan belanja pemerintah pusat per Mei 2024 sebesar Rp824,3 triliun atau mencapai 33,4% dari total APBN 2024. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 15,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Kegiatan seperti Pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak, dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada Pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan yaitu 15,4%,” ungkap Sri Mulyani pada jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Belanja negara terus dijaga dalam rangka optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. Belanja Kementerian /Lembaga (K/L) tercatat telah mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6% dari total APBN 2024, antara lain untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program bantuan sosial (bansos), serta pembangunan infrastruktur serta pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu.

Di dalam belanja K/L, terdapat belanja modal yang meningkat menjadi Rp58,4 triliun yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan seperti bandara dan kendaraan. Selanjutnya, belanja bansos naik menjadi Rp70,5 triliun, yang meliputi program seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta bantuan kesehatan, pendidikan, dan tanggap darurat bencana. Sedangkan belanja non K/L tercatat mencapai Rp435,6 triliun atau setara 31,6% dari pagu anggaran. Untuk belanja non K/L, anggaran yang dibelanjakan cukup besar dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk subsidi dan manfaat pensiun.

Adapun anggaran pensiun ini mengalami kenaikan sebanyak 16,9% dibandingkan tahun lalu untuk pembayaran THR dan gaji pensiun 13. Untuk penyaluran subsidi, tercatat mencapai Rp77,8 triliun, yang terdiri dari subsidi energi dan listrik, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).“APBN bekerja langsung ke masyarakat baik melalui berbagai subsidi BBM, LPG, listrik yang dinikmati oleh 40 juta pelanggan, dan oleh usaha-usaha kecil hingga Rp 114 triliun kredit yang disalurkan dengan bunga yang disubsidi,” ungkapnya.

Sementara, dukungan APBN terhadap APBD juga terus meningkat. Hal ini ditunjukan oleh Transfer ke Daerah yang mencapai Rp321 triliun atau meningkat 10,5%, yang digunakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp186,3 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp50,5 triliun, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp32,9 triliun yang diperuntukan bagi pembangunan lokal.

Dengan begitu, kinerja penyaluran Transfer ke Daerah terus dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial, serta mendorong kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat daerah secara inklusif dan berkelanjutan. “Kita berharap kualitas desa-desa kita akan menjadi desa yang baik dan makmur, yaitu menjadi desa yang mandiri bahkan lebih dari itu. Sekarang ini 60% dari desa desa kita kategorinya adalah desa mandiri, sehingga 40% desa yang masih reguler atau mungkin juga masih tertinggal kita harap bisa mengejar ketertinggalan,” ujarnya. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved