Economic Issues

Langkah OJK Mengatasi Judi Online

Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (Foto: OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga Juni 2024, sebanyak 6.056 rekening terkait dengan judi online telah diblokir atau ditutup oleh pihak perbankan. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan atas permintaan langsung dari OJK sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang berdampak besar terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

"Pemberantasan judi online akan berdampak pada perekonomian, OJK telah memblokir 6.056 rekening dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informasi," ujar Dian pada konferensi pers Asasmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 secara virtual, Senin (8/7/2024).

Langkah lain yang dilakukan OJK adalah menginstruksikan bank untuk melakukan verifikasi identifikasi serta enhanced due diligence yang terindikasi judi online. OJK juga memasukkan daftar nasabah terkait transaksi judi online ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan anti terorisme yang dikenal sebagai Sigap. Dengan cara tersebut, setiap data dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan mengatasi asimetric information di sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK sedang menggodok beberapa peraturan baru, termasuk Rancangan Peraturan OJK (RPJOK) mengenai konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kedua peraturan itu merupakan mandat Undang-Undang P2SK, serta RPOJK Perubahan atas POJK No. 42/2015 tentang Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas bagi Bank Umum, dan juga RPOJK perubahan atas POJK Nomor 50/2017 tentang kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih.

"Selain itu, OJK akan menerbitkan panduan resiliensi digital atau digital resilience yang dapat digunakan oleh bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital melengkapi ketentuan-ketentuan dan pedoman yang telah terbit sebelumnya," ujarnya.

Di sisi lain, OJK bersama kedutaan besar Australia dan Prospera meningkatkan kemitraan untuk memperkuat climate risk management bagi industri perbankan di Indonesia. Ini sebagai tindak lanjut penerbitan panduan climate risk management and scenario analysis. "Satu lagi yang in the pipeline adalah RPOJK terkait dengan pemberian kredit kepada UMKM. Ini merupakan salah satu POJK yang dipadatkan harus berkonsultasi dengan DPR dan diharapkan nanti persoalan persoalan yang terkait dengan UMKM dapat di-address melalui POJK terkait UMKM ini," ujarnya. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved