Marketing

OJK Larang Promosi Aset Kripto Menggunakan Influencer

Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK. (Dok. OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menegaskan aktivitas pemasaran aset kripto tidak bisa dilakukan sembarangan. Promosi aset kripto wajib dilakukan melalui platform resmi perusahaan perdagangan aset kripto, bukan melalui influencer. Hal ini telah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

“Pada pasal 36 di POJK dimaksud telah diatur bahwa perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan perdagangan. Ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto beralih ke OJK (per Januari 2025),” kata Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Senin (8/7/2024).

Melihat pasal tersebut, Hasan menegaskan bahwa penawaran produk aset kripto kepada masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto, sehingga tidak (boleh) adanya pemanfaatan influencer aset kripto.

Menurut Hasan, seorang influencer apalagi yang memiliki jumlah pengikut yang besar sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat mempengaruhi dan bahkan diikuti oleh para followers-nya. Karenanya Hasan mengingatkan influencer keuangan termasuk influencer aset kripto bersama OJK memberikan edukasi, informasi dan penyadaran yang baik terkait dengan praktik-praktik investasi yang baik bagi para pengikutnya. Di sisi lain jika influencer memberikan konten yang tidak sesuai maka akan menimbulkan kerugian bagi para followers-nya dan juga di sisi lain, sang pemengaruh ini akan menghadapi risiko ancaman pelanggaran hukum sesuai aturan perundang-undangan.

Respons Platform Investasi Kripto

Menanggapi hal ini, CMO Tokocrypto, Wan Iqbal menilai langkah yang diambil oleh OJK semata-mata untuk melindungi investor dari potensi risiko yang diakibatkan oleh promosi yang tidak bertanggung jawab atau misinformasi. Menurutnya harus ada upaya untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kami memahami imbauan OJK untuk melarang influencer dalam mempromosikan aset kripto. Langkah ini diambil untuk melindungi investor dari potensi risiko yang diakibatkan oleh promosi yang tidak bertanggung jawab atau misinformasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di pasar kripto,” ujar Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Iqbal menegaskan bahwa komunitas adalah pusat dari industri kripto. Di dalam komunitas ini, anggota saling berbagi, belajar, dan mengedukasi untuk membuat adopsi dan industri kripto menjadi lebih baik. Influencer, menurut Iqbal, juga memiliki peran penting dalam ekosistem kripto, terutama dalam hal edukasi dan penyebaran informasi.

"Influencer dapat membantu memperkenalkan teknologi blockchain dan aset kripto kepada audiens yang lebih luas dan lebih beragam. Influencer memiliki pengaruh yang signifikan di media sosial dan dapat membantu memperkenalkan konsep kripto serta platform , seperti Tokocrypto kepada masyarakat yang mungkin belum terjangkau," jelasnya.

Iqbal juga menambahkan bahwa setiap kolaborasi dengan influencer harus dilakukan dengan mematuhi pedoman dan ketentuan yang ada. Langkah ini diambil untuk melindungi investor dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Mengenai dampak larangan ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri aset kripto, Iqbal mengakui bahwa kebijakan ini tentu memiliki dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tokocrypto, bersama Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), telah menyampaikan aspirasi mereka kepada OJK. "Kami mengajukan audiensi kepada OJK perihal POJK No.22 tahun 2023, beserta pernyataan OJK melalui media massa tentang 'Influencer kripto harus punya tanggung jawab'," ungkap Iqbal.

Industri kripto adalah industri yang berkembang pesat dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk tumbuh dengan sehat. Kerja sama antara regulator, perusahaan, influencer, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Iqbal optimistis industri kripto di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya edukasi dan penyebaran informasi yang akurat untuk memastikan masyarakat memahami risiko dan peluang yang ada dalam industri kripto. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved