Dalam nafas masyarakat yang serba sulit, terucaplah sebuah hukum tak kasat mata, Hukum Engel. Seperti hukum alam, ia menyatakan bahwa semakin merosot pendapatan seseorang, semakin besar pula porsi makanan dalam tiap tetes pengeluarannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras sebagai komponen pangan yang paling merasuk dalam garis kemiskinan. Pada bulan Maret 2023, tercatat 25,9 juta jiwa terseok dalam pusaran kemiskinan, seakan terhimpit oleh angka 9,36% yang menekan mereka. Kenaikan harga beras menjadi awan gelap yang mengancam kesejahteraan kelompok rentan ini, mengirimkan gelombang kecil yang mengganggu lautan inflasi.

Menyadari akan gulungan ombak ini, mulai 1 Agustus 2024, Perum BULOG kembali mengemban tugas negara. Mereka menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat, seperti tangan yang terulur membawa sinar terang bagi mereka yang berjuang di kegelapan.

Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum BULOG, dalam kunjungan kerjanya ke Jogja, bercerita tentang misi mulianya di Desa Argomulyo, Kab Bantul. Ia berkata, "Dengan bantuan pangan yang diterima oleh kelompok masyarakat rentan, mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 Kg per 2 bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini. Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhannya secara menyeluruh, tapi setidaknya sebagian dari kebutuhan, sudah dipenuhi oleh pemerintah."

Seperti langkah bijak yang dimulai dari peta yang jelas, bantuan pangan ini sudah dimulai di provinsi-provinsi yang telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Riau adalah sembilan provinsi yang pertama kali merasakan berkah ini. Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul, seperti embun pagi yang menyapa dedaunan dalam satu dua hari ke depan.

Tito Pranolo, pakar pangan Indonesia, menguraikan dua manfaat utama dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum BULOG. “Ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum BULOG yang terlihat jelas. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras. Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand. Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya.”

Dalam riuh rendah angka-angka, BPS melaporkan inflasi tahunan sebesar 2,84% pada Mei 2024, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama. Bustanul Arifin, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI), menambahkan, “Ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi. Dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik."

Data Mandiri Spending Index (MSI) mengisahkan bahwa di tengah lapisan masyarakat kelas menengah pun, pengeluaran untuk bahan makanan melonjak tajam dari 13,9% menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Gelombang ini tak pelak menurunkan daya beli masyarakat pada aspek-aspek lain, mempengaruhi inflasi, dan pada akhirnya, menurunkan kesejahteraan.

Mengemban visi transformasi yang luhur, Perum BULOG berkomitmen untuk terus menabur benih kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. "Sesuai visi transformasi dari Perum BULOG, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karenanya, Bantuan Pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini,” tutup Bayu.

Distribusi bantuan pangan oleh Perum BULOG mungkin solusi jangka pendek tetapi juga langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan menstabilkan harga beras dan memastikan akses pangan bagi kelompok rentan, BULOG memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. (*)