Untuk melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) berpartisipasi dalam transformasi digital pengadaan barang jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui UMK di Kabupaten Jepara, Pemkab Jepara mengadakan acara Temu Bisnis yang melibatkan para pelaku UMK se-Kabupaten Jepara di Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah.

Temu Bisnis ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Jepara dan Mbizmarket yang merupakan Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Sejak Tahun 2023 Pemkab Jepara berkomitmen untuk memanfaatkan kanal Toko Daring dalam melakukan transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan belanja Pemkab Jepara sebanyak Rp 52 miliar melalui kanal Toko Daring.

“Saya mengharapkan kinerja seperti ini dipertahankan, kalau perlu ditingkatan lagi. Termasuk dalam hal ini belanja produk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang mana hampir 100% anggaran yang ada dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri,” kata Edy Supriatna, ATD., S.H., M.M , PJ Bupati Jepara dalam keterangan resmi Senin, 5 Agustus 2024.

Transformasi pengadaan digital barang dan jasa melalui sistem e-purchasing di Toko Daring yang dilakukan oleh Pemkab Jepara ini juga sebagai bukti untuk mendorong sistem efisensi dan transparansi dalam pengadaan barang jasa pemerintah di wilayah tersebut yang selaras dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Pemkab Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Dan transaksi yang dicatatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara melalui pemanfaatan platform Mbizmarket telah mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Dalam memaksimalkan praktik transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah dengan sistem e-purchasing, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI (LKPP RI) juga mengimbau para Pejabat Pengadaan di provinsi, kota, dan kabupaten juga dapat memanfaatkan pengadaan digital perjalanan dinas dengan melibatkan para pelaku UMK yang tergabung dalam agen travel lokal di daerah masing-masing untuk berpartisipasi dalam hal ini. Tujuannya agar efisiensi serta transparansi juga dilakukan dalam pengadaan perjalanan dinas.

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berinisiatif untuk mendorong transformasi pengadaan digital barang jasa pemerintah dengan bekerja sama dengan marketplace mitra daring yang ada di LKPP. Patut diakui marketplace mitra toko daring LKPP seperti Mbizmarket memberikan banyak kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha UMKM yang ada di daerah," jelas Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M selaku Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI (LKPP RI).

"Saya juga mengapresiasi marketplace Mitra Toko Daring LKPP dengan ekosistem yang didukung oleh UMKM agen travel lokal, dapat memberikan opsi harga dari 5 penyedia agen travel lokal sekaligus untuk keperluan perjalanan dinas pemerintah. Ini merupakan terobosan bagus dan pertama di Indonesia, yang mana dalam sistemnya menerima berbagai macam jenis pembayaran mulai dari Kartu Kredit Indonesia (KKI), QRIS dan lainnya, “ dia menambahkan.

Dalam kegiatan temu bisnis antara UMK dan OPD di Pemkab Jepara, secara bersamaan juga diperkenalkan fitur terbaru Mbizmarket, yakni MbizTravel. Kegiatan ini diselenggarakan sekaligus untuk sosialisasi fitur MbizTravel yang merupakan satu-satunya marketplace yang tergabung dalam Mitra Resmi Toko Daring LKPP yang mempunyai layanan untuk mengatur perjalanan dinas melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan lebih transparan, akuntabel, efektif serta efisien, dan terhubung dengan banyak agen travel lokal di daerah.

“Kami memberikan akses 24/7 bagi OPD Kabupaten Jepara ke Online Travel Agent (OTA) yang merupakan agen travel lokal yang bergabung ke satu-satunya ekosistem marketplace travel di Indonesia. Dengan termin pembayaran yang fleksibel, pembayaran yang dapat dilakukan secara online, dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia versi QRIS, dengan nilai transaksi maksimal hingga Rp 10 juta sekali pembelian,” ucap Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO & COO Mbizmarket.

Mbizmarket secara konsisten menyediakan dan terus melakukan pembaruan platform solusi e-procurement-nya yang berbasis web dan mobile Android App yang kini telah dimanfaatkan oleh 31 pemerintah provinsi di Indonesia, untuk mendukung pengelolaan pasokan, manajemen penyedia dengan lebih baik, mengontrol transaksi pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta untuk mencapai efisiensi, penghematan biaya, serta peningkatan proses pengadaan secara keseluruhan. (*)