Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa isu yang terkait industri pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi serius dalam upaya pengembangan sektor industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan beberapa kebijakan strategis tersebut adalah langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri. “Hilirisasi merupakan kunci untuk memacu ekonomi kita karena memberikan efek yang luas, di antaranya penambahan jumlah tenaga kerja dan peningkatan devisa dari investasi dan ekspor,” tutur Agus dalam keterangannya yang dikutip Minggu (18/8/2024)..

Seperti yang disampaikan Presiden, walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan upaya Indonesia dalam melarang ekspor bahan mentah, tetapi sebagai bangsa yang berdaulat dan besar, Indonesia tidak goyah, bahkan terus maju melangkah untuk mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. “Kita ketahui bahwa pemerintah telah menghentikan ekspor material nikel, bauksit, dan tembaga. Selain itu juga akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan,” imbuhnya.

Kebijakan hilirisasi dijalankan Kemenperin untuk mendorong tumbuhnya industri smelter yang mengolah atau memurnikan bahan mentah hasil tambang tersebut. Sampai saat ini, sudah terbangun industri smelter nikel, bauksit dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp158 triliun selama delapan tahun ini.

Oleh sebab itu, wujud nyata juga keseriusan pemerintah, yakni telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, antara lan Freeport, Blok Rokan dan Newmont.

Pada pidatonya di hadapan para anggota MPR, DPR, DPD RI, Presiden Jokowi menyampaikan hal yang terkait dengan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau. "Kita lebih dari 3.600 GW baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi, sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia,” ujar Agus.

Mengenai potensi ini, Kemenperin terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah melalui kebijakan industri hijau yang secara garis besar sudah mencakup tiga pilar dalam aspek sustainability, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Industri hijau juga dapat digunakan sebagai tools dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target yang telah ditetapkan,” lanjut Agus. Oleh karena itu, Kemenperin mengakselerasi sektor industri untuk bertransformasi dari industri yang konvensional menjadi industri hijau melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH). “Dengan penerapan industri hijau diharapkan dapat menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan seperti perubahan iklim dan dekarbonisasi,” tegasnya.

Transisi energi diakselerasi bertahap karena transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. (*)