Anak perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim, PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau Jasa Armada Indonesia (IPCM) bakal menargetkan kenaikan pendapatan perusahaan sekitar 5%. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama sekaligus PLT Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Shanti Puruhita.

"Target kami moderate-nya 5% untuk penambahan pendapatan," ujar Shanti dalam pemaparan publik secara daring pada Kamis (29/8/2024).

Kinerja pendapatan perusahaan terbilang positif. Pada semester I/2024, pendapatannya sebesar Rp598,75 miliar. Ini mengalami kenaikan 5,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebesar Rp567,56 miliar.

Naiknya pendapatan tersebut diperoleh dari layanan kapal tunda (tug services), layanan kapal pandu, serta layanan kapal lainnya. Rinciannya, layanan kapal tunda berkontribusi sebesar Rp512 miliar, layanan kapal pandu sebesar Rp38 miliar, dan layanan kapal lainnya sebesar Rp21 miliar.

“Pertumbuhan layanan kapal tunda dan pandu ini menunjukkan adanya pertumbuhan dengan baik yang juga merupakan indikator positif terhadap keberlanjutan permintaan layanan perusahaan kami,” jelas Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Risiko, Dessy Emastari P.

Selain itu, pendapatan jasa penundaan kapal khususnya Terminal Khusus (Tersus) mengalami peningkatan senilai Rp183,2 miliar. Ini bertumbuh sebesar 27,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu senilai Rp143,5 miliar.

Meningkatnya pendapatan jasa kapal tunda didukung oleh peningkatan kinerja pada beberapa wilayah operasi eksisting dan wilayah operasi baru di Indonesia bagian timur.

Ditambah lagi, terjadi peningkatan pendapatan pada Pelabuhan Umum senilai Rp250,9 miliar atau naik sebesar 14,7% dari periode sebelumnya senilai Rp218,7 miliar (yoy). Kemudian, pendapatan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) meningkat menjadi Rp115,8 miliar atau naik 14,7% dari periode sebelumnya senilai Rp105,6 miliar (yoy).

“Terdapat satu lagi wilayah BUP pelimpahan yang kami yakin akan menjadi generator dari penambahan pendapatan IPCM di tahun 2024,” ungkap Shanti. Perlu diketahui, BUP adalah Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki kegiatan usaha khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Pada 1 April 2024 lalu, Kementerian Perhubungan RI resmi memberikan pelimpahan kepada BUP Jasa Armada Indonesia. Pelimpahan ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan Pulau Obimayor, Pantai Barat pada wilayah perairan pandu luar biasa Pelabuhan Laiwui Provinsi Maluku Utara.

Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara akan dikembangkan menjadi pusat penambangan dan smelter nikel. Lokasi tersebut memiliki kapasitas produksi nikel sulfat hingga 240 ribu ton per tahun dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia Timur.

Proses penambangan bijih nikel atau nickle ore, limonite, hingga saprolit salah satunya dilakukan oleh Harita Nickel, grup pertambangan dan industri pengolahan di bawah naungan PT Trimegah Bangun Persada. (*)