Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menyambangi para pelaku usaha di Bali yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) guna mendiskusikan arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan di The Royal Santrian, Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada lima tahun ke depan. “Kemudian, penyelesaian undang-undang pariwisata terutama yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan juga pengelolaan desa wisata dan bagaimana kita membuka peluang usaha bagi UMKM khususnya di desa-desa wisata di Indonesia,” ujar Sandiaga di Nusa Dua pada hari ini.

Sandiaga mengatakan masukan atau usulan terkait arah kebijakan pembangunan industri pariwisata yang diharapkan oleh para pelaku usaha pariwisata terutama dari GIPI Bali sangat diperlukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa 50% devisa negara berasal dari sektor pariwisata Bali dan ekosistem pariwisata Bali telah menjadi acuan dari pariwisata dunia. "Renstra Pariwisata dan RUU Kepariwisataan adalah perubahan yang cukup fundamental di dalam kepariwisataan kita, sehingga perlu kehati-hatian dan tidak terburu-buru karena masukan dari para pelaku pariwisata di seluruh wilayah nusantara ini sangat penting," ujar Sandiaga.

Pelaku usaha parekraf Bali mengoptimalkan momentum ini untuk menyampaikan pandangan dan usulan mengenai hambatan atau kendala yang sedang dialami Bali saat ini dari mulai hulu ke hilir. Beberapa di antaranya terkait persoalan digitalisasi, carrying capacity, usulan membangun Badan Pengelolaan Pariwisata, tata kelola destinasi pariwisata, alih fungsi lahan, hingga pengembangan wisata kesehatan yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan length of stay.

Nyoman Sunarta, Guru Besar Universitas Udayana, mengatakan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sudah mencapai 50,17% atau 3,5 juta perjalanan dari target 7 juta wisatawan di tahun 2024. Strategi yang dilakukan pasca-pandemi membuahkan hasil. Kendati demikian ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dan diperbaiki agar pariwisata Bali ke depan lebih inklusif dan berkelanjutan. “Yang terjadi saat ini Bali is not in control seperti masalah OSS yang menjadi review yang tata kelola pembangunan di Bali. Kemudian dampaknya ada over development, over tourism,” ujar Sunarta.

Over tourism ini, menurut Sunarta, bukan disebabkan oleh jumlah wisatawan yang meningkat melainkan tata kelola destinasi pariwisata yang kurang baik. “Yang kita butuhkan ke depan adalah tata kelola dan standar pariwisata yang mengatur jumlah wisatawan per hari, dampak terhadap lingkungan hingga sosial seperti apa. Jadi harus berani kita punya seperti itu,” tuturnya

Ketua Bali Medical Tourism Association (BMTA), Gede Patra, mengusulkan rencana pengembangan yang lebih spesifik terkait wisata kesehatan di Bali. Patra berharap KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sanur dan KEK Kura-kura bisa memperkuat wisata kesehatan. “Kami di Bali dengan potensi yang ada mulai bergerak. Dan kami juga berkoordinasi dengan desa wisata kemudian resort. Kami ingin memperkuat atau melengkapi program wellness Bali yang sudah dikenal,” ujar Patra.

Merespons hal tersebut, Sandiaga mengatakan kendala dan masukan yang diterima sudah menjadi catatan penting dan akan disampaikan dalam Ratas (Rapat Terbatas) bersama Presiden Joko Widodo. Nantinya, Ratas ini membahas persoalan mengenai moratorium alih fungsi lahan dan moratorium pembangunan fasilitas akomodasi di Bali Selatan, yang akan dibahas dengan kementerian/lembaga yang beririsan. “Ratas itu akan diberikan arahan oleh Bapak Presiden yang nanti akan diimplementasikan bersama dengan Kementerian terkait,” kata Sandiaga.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, Tokoh Masyarakat Bali, Ni Luh Djelantik; Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana; serta beberapa tamu undangan. Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga, Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Agustini Rahayu; dan Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (*)