Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menekankan perlunya efektivitas program jaminan sosial (jamsos) dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, terutama saat menghadapi kenyataan bahwa penduduk kelas menengah rentan mengalami penurunan kelas.

Menurut Rissalwan, salah satu cara untuk menjaga kondisi kelas menengah — sebagai penggerak ekonomi — adalah memastikan program jaminan sosial yang kuat dan didukung oleh data yang akurat agar tepat sasaran. "Ketepatan sasaran program berdasarkan data yang akurat perlu jadi perhatian," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dengan adanya basis data yang akurat, berbagai program jaminan sosial yang dijalankan pemerintah dengan anggaran tinggi dapat lebih efektif dalam memperbaiki kondisi masyarakat.

Contohnya termasuk Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Prakerja untuk peningkatan kompetensi, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan biaya pendidikan.

Rissalwan juga mendorong inovasi dalam program jaminan sosial tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga dari pemerintah daerah. "Inovasi dan upaya-upaya konkret program-program dan sumber daya lokal itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengurangi bergesernya tingkat kesejahteraan masyarakat," katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan penurunan jumlah penduduk kelas menengah. Pada 2019, jumlahnya mencapai 57,33 juta orang, yang kemudian turun menjadi 53,83 juta orang pada 2021.

BPS mencatat penurunan lebih lanjut pada 2022 menjadi 49,51 juta orang, 48,27 juta orang pada 2023, dan turun lagi menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini. Di saat bersamaan, jumlah penduduk yang masuk kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class) meningkat dari 128,85 juta orang menjadi 137,50 juta orang pada 2024.

Selain itu, jumlah masyarakat rentan miskin juga meningkat, dari 54,97 juta orang pada 2019 menjadi 67,69 juta orang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers menyatakan bahwa penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga untuk kelas menengah dan menuju kelas menengah.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada Rabu kemarin (3/9) memastikan akan terus mencari data mengenai masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami penurunan kelas agar bantuan dapat segera disalurkan untuk menjaga daya beli mereka. (*)