Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan terhadap jumlah produk impor Polietilena Linear Kepadatan Rendah (Linear Low Density Polyethylene/LLDPE) yang kian melonjak pada Senin (9/9/2024). Produk impor itu berkode Harmonized System (HS) 3901.10.92, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), kurun waktu tiga tahun belakangan terjadi kenaikan jumlah impor produk LLDPE berbentuk selain cair atau pasta sebesar 13,54 persen. Lalu penambahan ugal-ugalan sebesar 33,27 persen atau 280.387 ton pada 2023 ketimbang 210.382 ton pada 2022. Lalu pada 2022, produk impor LLDPE turun 217.494 ton atau 3,27 persen ketimbang tahun 2021.

Pada 2023, impor LLDPE berbentuk selain cair atau pasta bersumber dari sejumlah negara. Mulai dari Malaysia (43,43 persen), Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen) dan Amerika Serikat (2,97 persen). Sedangkan impor dari negara berkembang sangatlah kecil, di bawah tiga persen dari total impor pada tahun yang sama.

Pada Agustus 2024, KPPI sendiri sudah menerima permohonan resmi penyelidikan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS). Asosiasi ini menaungi industri plastik dalam negeri seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Ketua KKPI, Franciska Simanjuntak pun menemukan fakta adanya indikasi kerugian besar yang dialami pihak INAPLAS. “Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut, antara lain, menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik,” ucapnya Selasa (10/9/2024). (*)