Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Rachmat Kaimuddini, menyoroti pentingnya optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi berkualitas, khususnya BBM rendah sulfur, sebagai solusi untuk mengatasi polusi udara sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujar Deputi Rachmat dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Ia menambahkan, untuk mewujudkan rencana tersebut tanpa memberatkan masyarakat ataupun negara, pemerintah akan menargetkan subsidi BBM rendah sulfur hanya bagi golongan yang benar-benar membutuhkan. “Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan media nasional dan asing, Deputi Rachmat juga merespons kekhawatiran mengenai dampak penyesuaian subsidi BBM terhadap ekonomi kelas menengah. Meskipun belum dapat memberikan detail peraturan yang sedang dirumuskan, ia menjelaskan, “Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, dimana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.

"Pada prinsipnya, pemerintah tetap memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," tegasnya.

Dalam data lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun rupiah setiap tahunnya untuk subsidi BBM. "Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut," Rachmat menambahkan.

Melihat tantangan ini, penambahan anggaran subsidi BBM tidak lagi dianggap solusi bijak, mengingat risiko penyaluran yang salah sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran dan terfokus pada kelompok yang membutuhkan.

Selain itu, Deputi Rachmat menegaskan urgensi dalam menangani masalah polusi udara yang semakin parah. Pemerintah kini siap meningkatkan penyediaan BBM rendah sulfur, dimulai dari Jakarta.

"Saat ini, kilang minyak sudah siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya untuk wilayah Jakarta," ungkapnya. Penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jakarta dan ditargetkan akan berlaku nasional pada tahun 2028. (*)