Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Bali, World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meluncurkan Monitoring Information System (MIS) Kendaraan Listrik untuk Provinsi Bali di Periklindo Electric Vehicle Conference, Intercontinental Hotel Jimbaran, Bali, pada Kamis (12/9/2024).

Platform ini berfungsi untuk memantau dan melaporkan kemajuan target pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diimplementasikan sejak tahun 2023. Platform MIS kendaraan listrik merupakan bagian penting dari upaya Pemprov Bali dan pemangku kepentingan di Bali. "Tujuannya untuk mengumpulkan informasi berkala tentang pencapaian target RAD KBLBB 2022-2026, termasuk umpan balik dari masyarakat, agar strategi yang diterapkan dapat sejalan dengan kondisi masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta.

MIS berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga yang mendorong pendekatan kolaboratif untuk mencapai tujuan rencana aksi tersebut. Salah satu strategi utama dalam Pilar Manajemen RAD KBLBB yang menjadi latar belakang dari dikembangkannya MIS ini oleh Komite Percepatan Penggunaan KBLBB bertujuan untuk pemantauan dan penyebarluasan informasi untuk mengambil keputusan yang berbasis data. Ketersediaan informasi publik tentang ekosistem KBLBB akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adopsi kendaraan listrik.

Pengembangan MIS ini dimulai pada 2023 melalui kerja sama dengan WRI Indonesia dan Komite KBLBB Provinsi Bali. Proses ini melibatkan tahapan yang cukup panjang dengan pendekatan partisipatif, yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilakukan, antara lain berbagai diskusi kelompok terpumpun (FGD) serta audiensi, yang mencakup lebih dari empat sesi FGD, melibatkan SKPD Pemerintah Provinsi Bali, PLN, asosiasi, serta komunitas kendaraan listrik di Bali.

Platform ini, menurut Samsi, menjadi bukti pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan KBLBB, mengimplementasikan RAD Percepataan Penggunaan KBLBB di Provinsi Bali. "Kami sangat terbuka untuk mendapatkan umpan balik dan saran untuk mengoptimalkan penggunaan platform ini,” ucapnya.

Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menyatakan para pemangku kepentingan, komunitas, dan aktor lokal di bidang transportasi di Bali, termasuk para mitra Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, berperan sangat penting dalam proses penyusunan platform sistem pemantauan ini. "Kerjasama Pemerintah Provinsi Bali dan mitra pembangunan ini merupakan contoh yang sangat baik dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademia, serta organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan,” ungkap Nirarta. (*)