Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat per Agustus 2024 mencapai Rp1.368,5 triliun atau 55,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 16,9% jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Ini 55,5% dari pagu. Pagunya di 2024 senilai Rp2.467,5 triliun sebesar Rp1.368,5 triliun sudah di realisasikan. Angka ini tumbuh diatas realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan I. Suahasil Nazara, pada jumpa pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp703,3 triliun atau 64,5% dari pagu. Belanja K/L tersebut utamanya dipengaruhi oleh berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, sarana pra sarana pertahanan dan kemananan, serta dukungan pelaksanaan Pemilu.

Belanja K/L Rp703,3 triliun dengan realisasi pada 31 Agustus, untuk Belanja Pegawai reguler (Gaji, Tunkin dll) terealisasi 149,5 di 2023, sedangkan di 2024 realisasinya mencapai 166,4 atau naik 11,2%. Untuk THR dan Gaji 13 terealisasi 23,5 di 2023, sedangkan di 2024 realisasinya mencapai 34,1%.

Sementara, untuk Belanja Barang pada pemanfaatan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pengolaan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif, pengadaan/harwat/peningkatan alutista dan pelayanan Kesehatan. Untuk KPU, pembayaran honorium dan Pengawas Badan Ad Hoc, pemungutan dan penghitungan suara, dan pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu.

Kemudian, untuk Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (KemenPUPR) belanja pada preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemiliharaan Sarpras SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaranan pemukiman dan bangunan gedung.

Selanjutnya, belanja untuk Kementerian Agama pada pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan keagamaan. Tak hanya itu, ada belanja modal untuk Kementerian PUPR berfokus pada Pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM dan rusun ASN/TNI/Polri. Untuk Kemenhan belanja utamanya fokus pada pengadaan sarpras Kemenhan dan alutista (alat utama sistem senjata) TNI.

Untuk Polri, fokus utamanya pada pengadaan sarpras Polri dan almatsus (alat material khusus) Polri. Kemudian, untuk Kemenhub fokus pada pembelanjaan pembangunan/pengembangan fasilitas Pelabuhan, bandara serta sarpras perkereatapian. Terakhir, Badan Intelijen Negara (BIN) fokus pada belanja pengadaan peralatan BIN.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp665,2 triliun atau 48,3% dari pagu APBN 2024. Utamanya terdiri atas realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun. Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp1.030,6 triliun atau 75,3% adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Mulai dari perlindungan sosial. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp17,7 triliun untuk 10 juta KPM, dan kartu sembako Rp28 triliun untuk 18,7 juta KPM. Untuk UMKM, melalui subsidi bunga KUR sebesar Rp20,9 triliun untuk 3,3 juta debitur.

Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun untuk 4,4 juta ton pupuk bersubsidi. Lalu, di bidang energi, untuk subsidi BBM Rp12,6 triliun, dan subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp48,2 triliun.

Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp9,8 triliun, Program KIP Kuliah Rp7,1 triliun, BOS (Kemenag) Rp7,6 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp4,6 miliar untuk 197 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk kesehatan, melalui PBI JKN sebesar Rp30,9 triliun untuk 96,6 juta peserta.

“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung pendidikan tinggi (dikti) dan kapasitas satelit sebesar Rp114,4 triliun,” ujarnya. (*)