Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih penghargaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024, Anindhita Wistara Data, dengan predikat 'Baik' dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (26/9).

Anindhita Wistara Data adalah penghargaan yang diberikan oleh BPS kepada lembaga pemerintah atau organisasi yang dinilai berhasil memanfaatkan data statistik secara efektif. Secara nasional, Bali berada di urutan kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), setelah DKI Jakarta dan di atas DIY Yogyakarta yang berada di tempat ketiga. Sementara itu, posisi terbaik tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tangerang, sedangkan tingkat kota diraih oleh Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Tangerang.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, dan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Hadir mewakili Pj Gubernur Mahendra Jaya adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana.

Dilihat dari Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Provinsi Bali mencapai poin 3,37, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,11. “Jadi secara indeks, Bali meningkat nilainya dari tahun lalu,” kata Gede Pramana.

Menurut Gede Pramana, penilaian dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dengan BPS Provinsi Bali,” imbuhnya.

Rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2024 mengusung tema "Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas". Dalam perhelatan ini juga diserahkan beberapa penghargaan lain, di antaranya untuk universitas penyelenggara pojok statistik terbaik, instansi statistik teladan, dan BPS Award untuk mitra, media, serta perusahaan/asosiasi sebagai pengguna data.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan harus berdasarkan teori dan data, karena kebijakan tanpa dukungan teori yang kuat hanya akan mengandalkan keberuntungan. “Statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama,” ujarnya.

Tito mencontohkan pengalamannya saat menangani inflasi, di mana Presiden Jokowi mengusulkan pendekatan baru yang berbasis data dari BPS, mirip dengan penanganan pandemi COVID-19. Hasilnya, pendekatan tersebut bersama sokongan data BPS berperan besar dalam menjaga stabilitas inflasi Indonesia, yang saat ini terjaga di angka 2,1 persen, salah satu yang terendah di dunia.

“Intervensi dari berbagai kementerian/lembaga, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, sangat berperan dalam mengendalikan inflasi di daerah,” tambahnya.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi fokus BPS terkait peringatan HSN. “Data statistik berkualitas memiliki peran kunci dan penting untuk mencapai tujuan besar visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Amalia juga menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, maupun masyarakat umum. “Kolaborasi seluruh aktor dalam sistem statistik nasional menjadi penting untuk memperkuat berbagai aspek kunci,” katanya.

Aspek-aspek tersebut, menurut Amalia, mencakup penyelenggaraan statistik, optimalisasi sumber data, pemanfaatan data, hingga peningkatan literasi statistik. “Undang-undang menegaskan pentingnya statistik sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional,” tutupnya. (*)