Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema "*Satu Dekade Membangun Indonesia hingga Pelosok*", Desa Maju bertambah dari 3.608 menjadi 23.063 desa, dan Desa Mandiri yang sebelumnya hanya 174 desa, kini melonjak pesat menjadi 17.203 desa. (Foto: Darandono/*SWA*).

Selama satu dekade terakhir, sejak dimulainya program Dana Desa pada 2015, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mencatat berbagai pencapaian dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran.

Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menuturkan dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Gelontoran anggaran ini membawa dampak positif, terlihat dari perubahan drastis status desa-desa di pelosok negeri.

Dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema "Satu Dekade Membangun Indonesia hingga Pelosok", Paiman memaparkan Desa Maju dan Desa Mandiri yang melonjak signifikan. Desa Maju bertambah dari 3.608 menjadi 23.063 desa, dan Desa Mandiri yang sebelumnya hanya 174 desa, kini melonjak pesat menjadi 17.203 desa.

Diakui Paiman pada awal program ini, Indonesia hanya memiliki 13.453 desa yang tergolong sangat tertinggal. Namun kini, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga hanya 4.363 desa. Desa Tertinggal pun mengalami penurunan signifikan, dari 33.592 desa menjadi 6.100 desa. Sementara itu, Desa Berkembang terus meningkat, dari 22.882 menjadi 24.532 desa.

Ia menegaskan, lonjakan ini tidak hanya terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan desa yang terus memperkuat pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Dana Desa.

“Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia. Penggunaan Dana Desa secara efektif telah membantu membangun infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer,” katanya.

Di samping infrastruktur, Dana Desa juga digunakan untuk menggenjot perekonomian warga desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang menjadi motor penggerak UMKM lokal. “Melalui berbagai inovasi lokal yang didukung oleh Dana Desa, desa-desa yang dulunya hanya bergantung pada sektor pertanian kini berhasil mengembangkan usaha pariwisata, kerajinan, dan produk olahan lokal," katanya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang merasakan manfaat besar dari program dana desa. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, sebanyak 302 desa kini menyandang status Desa Mandiri. Menurut Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, salah satu kunci keberhasilan ini adalah sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan desa, serta komitmen untuk memastikan pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran.

Pada lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2019), dana desa rata-rata mencapai Rp289 juta per desa dan meningkat menjadi lebih dari Rp1,2 miliar pada 2024. Menurut Nurman peningkatan alokasi dana ini memberikan ruang bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, untuk mengangkat status desa-desa di Malang menjadi desa mandiri.

Di samping penyaluran Dana Desa, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada elektrifikasi desa, terutama di wilayah-wilayah terpencil. EVP Pengembangan Listrik Desa PLN, Lambas Richard Pasaribu, mengungkapkan pihaknya memiliki program elektrifikasi desa terpencil yang sudah mencapai 99,82% secara nasional. Namun, walaupun sudah mendekati 100%, masih ada sekitar 12.000 desa dan dusun yang harus dilistriki hingga 2027.

Diakui Lambas, salah satu tantangan utamanya adalah lokasi desa yang sudah semakin jauh dan terpencil untuk dialiri listrik. Di Indonesia bagian timur misalnya, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana banyak proyek elektrifikasi yang menggunakan pembangkit energi terbarukan skala kecil. “Skalanya memang kecil karena kebutuhan masyarakat di sana juga masih kecil. Tapi ini adalah langkah awal yang penting,” katanya. (*)