Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat industrialisasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Apalagi presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Industrialisasi menjadi agenda utama pemerintah dalam upaya mewujudkan visi ini, dengan harapan mempercepat pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Menurut Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), industrialisasi telah menjadi prioritas utama pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Dalam pandangannya, industrialisasi bukan sekadar menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan produktivitas, tetapi juga memiliki dampak luas bagi berbagai sektor ekonomi.

Menurutnya, industrialisasi mampu mengatasi kesenjangan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan menggerakkan sektor industri, pemerintah dapat memacu produktivitas dalam negeri secara signifikan. Dampaknya akan dirasakan oleh semua sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan tentunya mengurangi angka pengangguran. Begitu paparan Amalia dalam diskusi bertajuk "Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%" yang diselenggarakan oleh Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia, Rabu (16/10/2024) di Jakarta.

Dalam konteks ini, industrialisasi bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang yang diarahkan untuk mengalihkan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal. Menurut data, sekitar 59% tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal, yang sering kali menghasilkan nilai ekonomi rendah.

Indonesia tidak bisa terus-menerus membiarkan sektor informal mendominasi perekonomian. “Kita harus bisa bisa mengalihkan ke sektor formal untuk meningkatkan daya saing sumber daya yang ada di Indonesia," tegas Amalia.

Tantangan dan Arah Baru Industrialisasi

Saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan, dari yang sebelumnya mencapai 30% kini hanya tersisa sekitar 18%. Amalia menekankan perlunya perubahan kebijakan yang lebih selektif dan fokus dalam pengembangan industri.

“Salah satu caranya dengan industrialisasi yang kuat dan terfokus. Kita tidak lagi bisa main dengan broad based policy. Kita harus mencontoh negara lain yang berhasil melakukan industrialisasi, selective priority untuk industri, industrialisasi terfokus sehingga intervensi yang tertargetkan," jelas Amalia.

Salah satu pendekatan yang akan ditempuh pemerintah adalah penguatan hilirisasi di beberapa sektor strategis seperti agroindustri, pertambangan, dan maritim. Di sektor agro, misalnya, hilirisasi produk-produk seperti minyak kelapa sawit dan kelapa dianggap memiliki potensi besar dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Di sektor pertambangan, hilirisasi nikel telah menunjukkan kesuksesan, menjadi model yang diharapkan dapat diterapkan di sektor-sektor lain. Sementara di sektor maritim, potensi besar datang dari komoditas rumput laut.

"Rumput laut jika dilihat dari industrinya, bisa diolah menjadi produk seperti lapisan kemasan ramah lingkungan, snack, bahan baku farmasi, hingga makanan bernutrisi. Ini adalah produk bernilai tinggi yang dapat memberikan nilai tambah signifikan. Lima tahun ke depan, kita akan terus mendorong hilirisasi tambang, agro, dan maritim," jelas Amalia. (*)