Berdasarkan survei terbaru dari Inventure, sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo mendapat sorotan tajam dari masyarakat, khususnya dari kalangan kelas menengah yang merasa paling terdampak oleh situasi ekonomi saat ini. Pada survei yang melibatkan 450 responden di September 2024, masyarakat menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang sebaiknya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan.

Contohnya seperti penolakan terhadap tarif PPN yang direncanakan naik pada tahun depan sesuai dengan yang dijadwalkan dalam UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tarif PPN naik sebesar 12% diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025.

“Selain pembatalan, masyarakat juga mendorong revisi terhadap kebijakan yang dinilai dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Kebijakan yang paling banyak mendapat seruan untuk direvisi adalah kebijakan UKT di Perguruan Tinggi (66%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (64%)” ungkap Yuswohady, Managing Partner Inventure pada jumpa pers virtual Indonesia Industry Outlook 2025 bertemakan 'Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul?' di Jakarta, Selasa (22/10/2024)

Masyarakat kelas menengah ingin tiga kebijakan utama untuk dibatalkan seperti kenaikan pajak PPN 12% (43%), Pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34%) dan penghapusan kelas BPJS (32%). Sementara kebijakan yang perlu direvisi paling banyak adalah kebijakan UKT di Perguruan Tinggi (66%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (64%).

Dengan bergantinya Pemerintahan baru, maka akan ada kebijakan baru. Namun, saat ini terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kelas menengah. Berikut adalah tiga kebijakan yang paling ditolak kelas menengah: penghapusan kelas BPJS (59%), harga BBM mengikuti harga pasar (57%), dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (56%). Sementara kebijakan cukai minuman manis mendapatkan suara 50:50. (*)