Pemerintahan era Presiden Prabowo Subijanto berkomitmen memperbaiki manajemen di berbagai bidang. Misalnya, untuk memperbaiki manajemen layanan haji, kini dibentuk Badan Haji dan Umrah. Selain mengurangi beban Kementerian Agama, lembaga ini bertugas memastikan jamaah haji aman dan nyaman dapat beribadah lebih khusuk.

Namun, pemerintahan juga dituntut mampu mengatasi masalah layanan kesehatan. Asa terhadap pemerintah mampu pula mendongkrak manajemen layanan kesehatan lebih bermutu. Jika dibandingkan dengan negara lain, indeks mutu layanan kesehatan nasional relatif rendah.

Mutu manajemen layanan kesehatan di berbagai negara merujuk CEOWorld Magazine’s Health Care Index. Indeks ini menggunakan infrastruktur layanan, kompetensi tenaga kesehatan, biaya per kapita dalam USD/tahun, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta kesiapan pemerintah sebagai indikator pengukuran.

Berdasarkan indeks tersebut, Italia menempati peringkat tertinggi dengan skor 72,15 disusul Singapura (67,22) dan Islandia (65,15). Termasuk sepuluh negara dengan indeks pelayanan kesehatan tertinggi tahun 2024 berturut-turut adalah Hong Kong, Finlandia, Taiwan, Selandia Baru, Australia, Monako, dan Norwegia.

Sementara di 2023 lalu, Legatum Institute melaporkan peringkat layanan kesehatan dunia menggunakan indikator tingkat kesehatan warga, kemudahan akses, dan asuransi. Menurut laporan lembaga berbasis di London tersebut, Singapura di peringkat pertama disusul Jepang dan Korea Selatan. Bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia jauh di bawah Singapura, yakni peringkat 87.

PR berat menanti pemerintah memperbaiki manajemen layanan kesehatan. Pemerintah harus memiliki komitmen alokasi anggaran besar guna mendongkrak mutu layanan kesehatan. Apalagi presiden terpilih telah merencanakan program medical check-up gratis bagi masyarakat. Program lebih efektif dan berdampak positif jika didukung manajemen layanan lebih bermutu.

Masyarakat optimis pemerintah mampu mewujudkan layanan bermutu. Dalam situs International Citizens Insurance, disebutkan sistem manajemen layanan kesehatan Indonesia mampu mencapai puncak sebagai penyedia layanan kesehatan terbesar di dunia. Sebab itu, pemerintah perlu konsisten membenahi manajemen layanan kesehatan.

Dampak Buruk

Jika mutu manjemen layanan rendah akan berdampak buruk terhadap sikap masyarakat. Sikap tak peduli masyarakat bahkan merisaukan secara ekonomi. Sempat muncul di pemberitaan presiden Jokowi risau terhadap banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri sehingga merugikan perekonomian nasional.

Lebih dari satu juta warga berobat ke sejumlah negara lain. Untuk berobat, warga kelas menengah-atas rela pergi ke AS atau sejumlah negara lain di Eropa. Destinasi layanan kesehatan paling populer di kalangan warga adalah Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang.

Akibatnya, negara kehilangan devisa sangat besar yakni US$11,5 miliar atau setara Rp180 triliun/tahun. Yang mengenaskan, sebagian warga berobat ke luar negeri bukan untuk menyembuhkan penyakit, namun sekadar medical check-up yang dapat dilakukan di tanah air.

Persolannya adalah, kecenderungan warga berobat ke luar negeri merupakan tanda ketidakpuasan warga terhadap manajemen layanan kesehatan yang tak bermutu. Pemerintah harus mampu mengatasi berbagai faktor penyebabnya.

Faktor Penyebab

Salah satu faktor utama adalah sebaran dokter umum dan spesialis terpusat di kota besar di Pulau Jawa. Sebaran tak merata mengakibatkan mutu layanan di luar Jawa jomplang. Alhasil, warga luar Jawa memilih berobat ke luar negeri bukan disebabkan oleh mutu dokter.

Kompetensi dokter umum dan spesialis dari Indonesia tak kalah jika dibandingkan dengan sejawat dari luar negeri. Rendahnya mutu manajemen layanan lebih cenderung disebabkan oleh faktor disparitas dalam jumlah dokter umum/spesialis antara daerah di Jawa dan luar Jawa.

Jumlah dokter hingga kini menjadi isu utama menghambat peningkatan mutu layanan. Rasio dokter dengan jumlah penduduk sangat rendah yakni 0,47/seribu penduduk alias jauh dari ideal. Mengacu WHO, Kementerian Kesehatan menetapkan rasio dokter ideal di 0,69.

Rasio dokter-masyarakat rendah memposisikan Indonesia berada di peringkat ke-9 di Asia Tenggara. Indonesia hanya mampu mengungguli Laos (0,33) dan Kamboja (0,21). Adapun Singapura tercatat jauh melampaui standar WHO sekaligus sebagai penyedia layanan kesehatan terbaik di dunia dengan rasio 2,6.

Bisa dimaklumi apabila warga Indonesia memilih Singapura sebagai destinasi berobat ke luar negeri. Malaysia di peringkat kedua ASEAN dengan rasio 2,32. Malaysia gencar promosi wisata kesehatan di Indonesia sehingga banyak warga juga memilihnya sebagai destinasi berobat. Adapun Brunei Darussalam di posisi ke-3 (1,91).

Faktor jumlah dokter minimalis kian pelik lantaran persentase dokter spesialis pun terbilang memprihatinkan. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), per tanggal 18 September 2024 lalu, proporsi jumlah dokter spesialis hanya mencapai 21,5% dari keseluruhan dokter yang terdaftar (national registered).

Data WHO menyebut rasio dokter spesialis di Indonesia 0,47 per 1.000 penduduk. Ketersediaan dokter spesialis rendah memposisikan Indonesia di peringkat 147 dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia di peringkat ke-9 alias tiga besar di bawah.

Pemerintah harus mampu mewujudkan rasio ideal dokter umum dan spesialis. Data menunjukkan Indonesia kekurangan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis. Sementara pendidikan dokter nasional hanya mampu meluluskan 2.700 dokter spesialis/tahun. Banyak daerah tak mampu menyediakan dokter sesuai kebutuhan.

Untuk mengatasinya, pemerintah perlu meningkatkan mutu penyelenggara program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di sejumlah perguruan tinggi maupun PPDS berbasis rumah sakit pendidikan. Tujuannya agar kebutuhan dokter spesialis terpenuhi.

PR lain adalah membangun infrastruktur kesehatan dan industri farmasi mampu memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes). Hingga kini, 52 persen alkes merupakan produk impor. Kebutuhan produk alkes nasional mendesak agar target Indonesia Emas 2024 tercapai didukung kondisi warga sehat melalui transformasi manajemen kesehatan.

Transformasi manajemen kesehatan diupayakan juga mengarah pada pemenuhan rasio jumlah dokter umum dan spesialis, peningkatan kompetensi nakes, pembangun infrastruktur mudah diakses, serta alokasi anggaran memadai.

Upaya penyediaan obat dan alkes dilakukan konsisten demi kesuksesan mendongkrak manajemen layanan kesehatan sesuai harapan. Langkah nyata pemerintah di bidang kesehatan sebagai bentuk kesiapan dan accountability terhadap rakyat.

Pemerintah siap dan bertanggungjawab mendongkrak mutu manajemen layanan kesehatan secara berkelanjutan. Sukses pemerintah mendongkrak mutu manajemen layanan kesehatan nasional adalah sukses bersama menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)

Penulis: Jusuf Irianto, Guru Besar di Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.