Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengakselerasi pengembangkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan di Bali. OJK dan Pemprov Bali, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD), memacu akses permodalan khususnya para petani dan nelayan yaitu program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Hal ini disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali yang diwakili oleh Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali Rony Ukurta Barus di kegiatan Sangkep Kelompok Tani dan Nelayan se-Provinsi Bali Tahun 2024 di Kantor OJK Provinsi Bali, Denpasar, Selasa pekan ini. “Kami mendorong seluruh TPAKD di wilayah Bali untuk memaksimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah, melalui percepatan dan kemudahan akses permodalan para petani dan nelayan di program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP),” kata Rony seperti ditulis swa.co.id di Denpasar, Bali, pada Sabtu (26/10/2024).

Program K/PSP ini dirancang untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Bali, dan turut menciptakan kemandirian pangan di wilayah Bali. Kegiatan yang diikuti oleh pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan se-Provinsi Bali memberikan pengenalan produk pembiayaan pertanian yaitu Kredit Alsintan oleh BPD Bali, Program Closeloop Cluster Pertanian oleh Bank Mandiri, program Ekspor Produk Pertanian oleh BNI, pengenalan peran Perusda Bali, serta sharing session budidaya pisang cavendish oleh PT Nusantara Segar Abadi.

Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Bali, Sang Ayu Sri Wahyuni, menyampaikan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi petani dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan maupun pengembangan usahanya adalah permodalan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik melalui pengembangan skema program kredit seperti KUR, kredit prioritas sektor pertanian, kredit usaha alsintan serta penguatan keuangan mikro agribisnis.

Wahyuni mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini sehingga para petani dapat lebih mencermati dan memahami jenis-jenis pembiayaan perbankan, serta diharapkan petani dapat terhindar dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Melalui sinergi OJK dengan Pemerintahan Daerah melalui TPAKD, diharapkan dapat mendukung Ekosistem Industri Jasa Keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. (*)