Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berikhtiar untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu caranya dengan menggunakan jasa influencer (pemberi pengaruh). Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Komdigi, Prabu Revolusi, mengatakan materi yang dibuat para influencer itu jauh lebih efektif dan diterima masyarakat dibandingkan materi yang dibuat pemerintah.

"Jika kita mem-posting konten di media sosial, mungkin hanya 10 atau 20 orang yang suka dengan konten tersebut. Tapi jika kita menggunakan influencer, kita bisa mendapat jutaan orang yang menyukai konten tersebut," papar Prabu dalam sesi diskusi bertemakan Collaborative Alliance for Collective Impact di World Public Relations Forum 2024 di Merusaka Hotel Nusa Dua, Bali, pada Kamis (21/11/2024).

Dia menyampaikan strategi komunikasi modern ini tidak bisa mendekati masyarakat dengan metode formal. Ada kecenderungan mental block apabila masyarakat mengidentifkasi pesan itu berasal dari pemerintah. "Kita perlu melunakkan pesan dengan masyarakat melalui influencer yang berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah adalah fasilitator untuk memastikan bahwa komunikasi semacam itu dapat terjadi," ucap Prabu.

Pada pekan lalu, misalnya, pemerintah mengumpulkan influencer untuk membuat konten pemberian makanan gratis kepada masyarakat. Pemerintah mensosialisasikan kampanye anti judi online yang menggunakan jasa influencer.

"Kami menggunakan influencer, menggunakan publik untuk memastikan bahwa pesan tersebut dapat diterima oleh audiance yang lebih luas. Bagi pemerintah bukanlah siapa melakukan apa. Ini adalah tentang pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Tidak masalah siapa yang menyampaikan, pemerintah, swasta atau masyarakat. Yang perlu dipastikan adalah pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan kita dapat melihat perubahan yang terjadi," tuturnya (*)