Kementeria Komdigi Dorong Adopsi AI di Kehumasan
Keberadaan kecerdasan artificial atau Artificial Intelligence (AI) dengan kecerdasan manusia berpeluang saling memperkuat. Melalui kolaborasi keduanya, inovasi dalam manajemen kehumasan akan dapat lebih meningkat dan bermanfaat bagi publik. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan kecerdasan artifisial menjadi katalis yang kuat bagi transformasi digital di Indonesia. Adopsi AI generatif di industri kehumasan itu relatif rendah. Kecerdasan buatan bisa mempermudah praktisi komunikasi dan humas saat menjalankan pekerjaannya.
"AI memberikan alat luar biasa yang dapat mengoptimalkan pekerjaan kita, mengarusutamakan proses, serta memberikan wawasan strategis. Namun, inti dari komunikasi yang efektif tetap terletak pada kualitas manusia: kreativitas, empati, dan etika," jelasnya dalam diskusi World Public Relations Forum 2024 di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali, Kamis (21/11/2024).
Nezar menilai teknologi AI dapat membantu profesional kehumasan dalam manajemen krisis, terutama melalui kemampuannya menganalisis data dari berbagai interaksi digital untuk mendeteksi sentimen negatif. "Ini memungkinkan tim humas memonitor dan merespons isu dengan cepat, mencegah potensi kerusakan reputasi institusi. Bahkan memungkinkan tim humas untuk membuat keputusan yang tepat dan selaras dengan interest dari audience-nya,” tuturnya.
Selain itu, teknologi AI berperan dalam menciptakan dan mendistribusikan konten personal yang sesuai dengan karakteristik audiens. Dengan ini, institusi dapat membangun hubungan yang lebih erat dan relevan dengan masyarakat. "Wawasan yang dihasilkan AI sangat membantu profesional humas dalam memahami tren yang sedang berkembang," ujarnya.
Namun demikian, Nezar menyoroti rendahnya adopsi AI di dunia kehumasan di Indonesia akibat keterbatasan keterampilan insan humas dalam memanfaatkan teknologi ini. Hal ini menandakan perlunya pelatihan dan edukasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Merujuk pada dokumen Unesco terkait metodologi assessment kesiapan digital, Nezar juga menekankan pentingnya upaya kolektif untuk memperbaiki talenta digital Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi, komunitas, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat, termasuk insan kehumasan. "Ini mengindikasikan keperluan pelatihan dan juga edukasi untuk menjembatani kesenjangan ini.Kita harus melakukan upaya besar di Indonesia untuk memperbaiki talenta digital kita," tandasnya.
Pada kesempatan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan dan industri AI untuk memperkuat penelitian dan pengembangan teknologi AI di Indonesia. "Kolaborasi antar stakeholder dan para pelaku pengembang industri AI di ekosistem ekonomi digital ini, ini bisa bekerja bareng untuk memperkuat research and development kita dalam soal AI," ujar Nezar.
Pengembangan AI di Indonesia masih terkendala biaya untuk penelitian dan pengembangan. Di sisi lain, masih terjadi kesenjangan dalam ketersediaan talenta digital di Indonesia. Menurutnya, semua pemangku kepentingan perlu ambil bagian dalam mencetak talenta digital agar teknologi AI dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Mereka yang sejak dini mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perkembangan teknologi artificial intelligence ini, ini nanti akan sangat berguna ya, artinya mereka bisa memperbesar peluang itu dan bisa mengendalikan AI ini untuk kepentingan-kepentingan kehidupan manusia," tuturnya.
Nezar menilai salah satu pekerjaan rumah untuk optimasi teknologi AI juga berkaitan dengan adopsi teknologi AI di ekosistem industri digital nasional. Oleh karena itu, Pemerintah tengah menyusun strategi nasional dan regulasi pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia. "Stakeholders kita mengatakan dibutuhkan semacam strategi nasional untuk pengembangan, penerapan artificial intelligence," tandasnya. Melalui penyusunan strategi dan regulasi itu, Nezar berharap pemanfaatan teknologi AI dapat memaksimal dan meminimalkan risiko penerapan bagi masyarakat. (*)