Sebagai upaya mewujudkan ekonomi berbasis sumber daya hayati yang inklusif dan berkelanjutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan USAID SEGAR, Kadin Regenerative Forestry Business Hub (Kadin RFBH), The British Embassy Jakarta, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menyelenggarakan Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop Jakarta.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman konsep bioekonomi, mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek percontohan bioekonomi di sektor kehutanan melalui praktik Multi Usaha Kehutanan.

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep bioekonomi semakin banyak dibahas sebagai salah satu upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan transisi ekonomi rendah karbon. Sebagai negara dengan megabiodiversitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bioekonomi.

Secara luas, bioekonomi dipahami sebagai sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat menggantikan bahan baku berbasis fosil.

Salah satu catatan penting dari berbagai negara yang telah mengadopsi model ini adalah pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab untuk lingkungan dan sosial, terutama pelibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Bioekonomi memiliki potensi besar sebagai pilar transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan 62% daratan Indonesia merupakan kawasan hutan, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis hayati secara berkelanjutan. Kebijakan Multi Usaha Kehutanan hadir untuk menjadi inovasi kebijakan yang dapat mendukung semangat transformasi ekonomi Indonesia.

Namun hingga kini, belum terdapat definisi tunggal bioekonomi yang diakui secara global, termasuk juga di Indonesia. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, MSc, menjelaskan belum adanya kerangka jelas dan panduan praktis mengenai bioekonomi yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti terbatasnya pemahaman kolektif, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan lemahnya sinergi antara sektor-sektor terkait.

“Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan konsep dan prinsip bioekonomi yang dapat diadopsi di tingkat nasional. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pengembangan kerangka konseptual yang jelas dan disepakati, tetapi juga penerapan praktisnya di berbagai sektor. Acara Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop ini merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka bioekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Konsep bioekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan dikelola secara bijak,” jelas Vivi.

Sebagai wujud komitmen pemerintah menerapkan konsep bioekonomi telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Namun, transformasi menuju bioekonomi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Plt. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D, menyampaikan, pentingnya kolaborasi antaraktor sebagai elemen fundamental dalam mempercepat implementasi bioekonomi di Indonesia.

“Pemerintah berperan memberikan arah kebijakan, dunia usaha menjadi motor inovasi, akademisi menyediakan ilmu pengetahuan, dan masyarakat adat menjaga kearifan lokal yang menjadi dasar keberlanjutan. Dalam hal ini, saya mengapresiasi kehadiran kementerian terkait, pelaku usaha, perwakilan akademisi, lembaga internasional, organisasi non profit, dan organisasi masyarakat sipil yang turut mendukung inisiatif ini. Harapannya, kita bisa menjaring lebih banyak lagi masukan selanjutnya,” ujarnya

Menurut Medrilzam, melalui kerja sama lintas sektor yang kuat akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem bioekonomi yang terintegrasi, mulai dari bahan baku hingga hilirisasi produk.

Pernyataan ini diperkuat oleh UK Minister Counsellor Development for Indonesia, ASEAN, and Timor-Leste, Amanda McLoughlin, yang menyampaikan Pemerintah Inggris bangga mendukung Indonesia dalam mengembangkan potensi bioekonominya melalui kolaborasi dengan Bappenas dan Kadin Regenerative Forestry Business Hub (RFBH).

Menurut McLoughlin, kolaborasi ini adalah langkah penting untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Komitmen kuat mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam agenda iklim juga tercermin dalam Kemitraan Strategis yang baru dan lebih mendalam antara Inggris dan Indonesia, yang disepakati oleh Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto pada November 2024 di London.

"Saat kami merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Inggris dan Indonesia, kami menantikan kemitraan dengan Indonesia untuk terus melindungi hutan, mengurangi emisi, dan menjaga planet demi kesejahteraan rakyat kita,” ujar McLoughlin.

Selain diskusi panel, juga dilakukan pemberian plakat penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada kegiatan Multi Usaha Kehutanan sebagai proyek percontohan bioekonomi. Para pelaku usaha merupakan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen dalam implementasi bisnis berbasis sumber daya hayati yang berkelanjutan, seperti Perum Perhutani, PT Mahorahora Bumi Nusantara, Indika Nature, dan PT Paragon Technology & Innovation.

Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop juga tidak hanya bertujuan untuk membahas langkah strategis pengembangan ekonomi, tetapi juga untuk menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai konsep dan implementasi bioekonomi di Indonesia.

Selain itu, melalui kanal Knowledge Hub Bioekonomi yang digagas oleh Bappenas bersama Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), kanal ini memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk berbagi pengetahuan, memperkaya pemahaman dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengembangan dan mewujudkan ekosistem bioekonomi yang bertanggung jawab, inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, menyampaikan Knowledge Hub menjadi langkah awal sinergi lintas sektor terkait Bioekonomi. “Kami berharap platform ini menjadi kontribusi koalisi kami untuk pengembangan bioekonomi nasional yang dikelola secara bijak. (*)