Di tengah meningkatnya pengawasan terhadap kepatuhan pajak, memahami langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan perpajakan menjadi hal yang penting bagi wajib pajak agar tidak menghadapi penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Dalam webinar RSM Indonesia bertajuk “Tax Dispute Resolution: Audit, Objection and Appeal” (5/12/2024), Partner Tax RSM Indonesia, Rizal Awab, menyoroti aspek-aspek penting terkait praktik terbaik untuk menjaga kepatuhan pajak terutama agar SP2DK tidak diterbitkan.

"Seiring dengan diterapkannya Cortex System, jumlah SP2DK diprediksi akan semakin meningkat. Selain itu, penerimaan pajak yang besar memberi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kesempatan lebih besar untuk menggali potensi pajak salah satunya melalui SP2DK,” jelas Rizal.

SP2DK diterbitkan oleh DJP ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau data pajak yang tidak jelas. Rizal menegaskan, dengan semakin majunya teknologi, seperti penerapan Sistem Cortex, DJP kini dapat lebih efektif mendeteksi ketidakpatuhan, yang berpotensi meningkatkan jumlah SP2DK yang diterbitkan. Fokus DJP dalam optimalisasi penerimaan pajak mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam menelusuri potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Rizal menjelaskan bahwa agar SP2DK tidak diterbitkan, wajib pajak perlu setidaknya memerhatikan 6 langkah penting. Langkah pertama yang harus diambil oleh wajib pajak adalah memastikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan registrasi NPWP sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, wajib pajak individu atau badan dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) guna menjaga kepatuhan.

Ketiga, tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan. Keempat, tidak terlambat dalam menyampaikan SPT Masa selama dua tahun berturut-turut atau tiga masa dalam satu tahun pajak.

“Kelima, wajib pajak juga perlu untuk memastikan laporan keuangan mereka diaudit dan disertai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Lngkah ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan praktik perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Langkah keenam atau terakhir, Rizal menekankan pentingnya menjaga kepatuhan secara menyeluruh agar tidak dilakukan pemeriksaan bukper secara terbuka dan tertutup. Dengan menerapkan praktik perpajakan yang baik secara konsisten, perusahaan dapat melindungi diri dari masalah administratif yang dapat mengganggu kelancaran operasional bisnis.

RSM adalah network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-enam dunia, tersebar di lebih dari 120 negara, 820 kantor dan memiliki 64 ribu orang. Sebagai tim yang terintegrasi, RSM membagikan keahlian, wawasan, dan sumber daya, serta pendekatan yang berfokus pada klien. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.