Pemerintah mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bertransformasi menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Development Financial Institution/DFI) agar bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk pembangunan di daerah. Menurut Direktur Utama SMI, Reynaldi Hermansjah, mengatakan porsi pembiayaan yang digelontorkan SMI untuk badan usaha per September tahun ini senilai Rp82,38 triliun.

Pada periode ini, porsi pembiayaan untuk pemerintah daerah mencapai Rp38,98 triliun. Dana untuk pemerintah daerah itu terbagi untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp35,27 triliun yang sudah disalurkan untuk 92 pemerintah daerah, dan untuk pembiayaan reguler sebesar Rp3,7 triliun yang disalurkan untuk 13 pemerintah daerah. “Kami sedang dalam proses transformasi, kami ingin mengejar pembiayaan di sektor pemerintah daerah sehingga peran kami sebagai DFI bisa terlaksana secara optimal," kata Reynaldi di Sanur Bali, baru-baru ini.

Reynaldi menjelaskan proses transformasi di internal perseroan memiliki analogi tersendiri terkait peran SMI sebagai penyedia pembiayaan publik ke depannya selayaknya ‘mini world bank’. Bila lembaga keuangan sekelas World Bank memberikan bantuan pembiayaan ke negara-negara yang membutuhkan, yang dilakukan SMI adalah skala kecilnya kepada Pemda. "Nah, sekarang kami lagi dalam proses bertransformasi. Porsi pembiayaan pemda ini kecil, kan? Sekitar Rp37 triliun dibandingkan dengan sektor badan usaha yang sekitar Rp80 triliun. Nah, kami ingin mengejar pembiayaan di sektor pemda ini sehingga peran kami di situ bisa terlaksana dan mudah-mudahan itu tidak ada gangguan,” tambah Reynaldi menjabarkan.

Menurut sebaran wilayah, dana PEN didominasi Jawa 47%, Sulawesi 24%, Bali Nusra 14%, Sumatera 9%, Maluku dan Papua 5%, dan Kalimantan 2%. Sedangkan dana reguler untuk pemerintah daerah didominasi oleh Sulawesi sebesar 47%, Kalimantan 21%; Maluku dan Papua 20%, Jawa 8%, Sumatera 4%, dan Bali dan Nusa Tenggara 1% yang mayoritas dimanfaatkan untuk tol dan jembatan 60%, rumah sakit 37%, dan pasar 3%. (*)