Momentum peringatan Hari Ibu ke-96 pada 22 Desember 2024 mendatang menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selain itu menjadi momen refleksi terhadap perjuangan perempuan dari masa ke masa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menekankan pentingnya Hari Ibu sebagai pengingat bahwa perempuan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan nasional. “Kesetaraan gender adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga,” kata Arifah pada Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertemakan 'Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Arifah menyebutkan KPPPA mengusung tiga program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program tersebut, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.

Program RBI, misalnya, merupakan pengembangan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Melalui RBI, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menciptakan ruang belajar, pelatihan keterampilan, serta tempat bermain anak yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa.

“RBI merupakan gerakan hati, bukan sekadar program seremonial. Di sini, anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai kerja sama, integritas, dan keberagaman,” katanya.

Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Desa-desa ini menjadi percontohan dengan indikator keberhasilan seperti zero stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.

Program prioritas kedua, perluasan fungsi layanan Sapa129 diharapkan dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan. “Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya,” katanya.

Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Data yang terkumpul di RBI akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. “Program ini adalah langkah awal menuju keluarga yang kuat, desa yang mandiri, dan Indonesia yang tangguh,” tambah Arifah.

Diakui Arifah ketiga program ini mencerminkan komitmen Kementerian PPPA untuk menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mimpi menuju generasi emas yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil.

Arifah mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti stunting, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender. Kesetaraan gender bukan hanya tujuan, melainkan juga alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. “Kami optimis bahwa perempuan Indonesia akan terus menjadi aktor utama pembangunan. Bersama, kita akan menciptakan generasi emas yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Plt. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menegaskan perempuan dan anak memiliki peran vital dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Kesetaraan gender disebutnya sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang adil, berdaya saing, dan inklusif. “Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan generasi emas yang berdaya saing dan mampu membawa kesejahteraan bagi keluarga dan bangsa,” katanya.

Molly menyebutkan peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai pilar keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan di masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih baik dan berkontribusi langsung pada pembangunan bangsa. (*)