PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII memfokuskan upayanya pada proyek energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Dirjen KN Kemenkeu), Rionald Silaban, pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Senin pekan ini.

Rional menginstruksikan PII untuk memfokuskan upayanya pada proyek energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan. “PII harus dapat melaksanakan RKAP 2025 secara optimal dan sebaik-baiknya guna mendukung target pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkelanjutan. Untuk itu, PT PII juga harus menerapkan pengelolaan risiko yang proaktif dan integratif,” ungkap Rionald pada siaran pers yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Pada kesempatan ini, Direktur Utama PII, M. Wahid Sutopo, menyampaikan arahan yang telah disampaikan oleh Dirjen KN selaras dengan strategi PT PII tahun 2025 yang tertera dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2023 – 2027 yaitu perluasan layanan penjaminan pada sektor-sektor berkembang termasuk solusi atas perubahan iklim. “Perseroan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk skema penjaminan pada proyek energi terbarukan, transisi energi, sustainable finance, pelaksanaan Project Development Facility (PDF) di sektor sosial, serta peningkatan kapasitas perusahaan melalui implementasi tata kelola lingkungan, sosial, dan pemerintahan berkelanjutan serta Environmental, Social, and Governance atau ESG,” tutur Sutopo menjabarkan.

Perseroan pada 2025 itu ditargetkan menambah dukungan terhadap beberapa proyek small scale dan akan terdapat dua sektor baru untuk didukung yaitu sektor perumahan dan kesehatan.

Pada RUPS tersebut, Sutopo memaparkan prognosa kinerja PII di tahun 2024, antara lain pendapatan perseroan di tahun ini diproyeksikan melampaui target RKAP sebesar 102% dan laba bersih mencapai 103% dari target RKAP. "Melihat prognosa kinerja 2024, kami optimis mampu melaksanakan RKAP 2025 dengan optimal serta berkomitmen mendukung program pemerintah, demi pertumbuhan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tutur Sutopo. (*)