PT Pertamina Patra Niaga menggiatkan program pengecer elpiji bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram naik kelas menjadi pengusaha pangkalan elpiji untuk memperluas akses dan memudahkan masyarakat terhadap LPG bersubsidi . Hal tersebut diungkapkan oleh Manajer Komunikasi Area, Relasi, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL) Pertamina Patra Niaga regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi di Denpasar, Bali.

Ahad menegaskan pengecer bukanlah bagian dari rantai distribusi resmi yang diawasi Pertamina. Oleh karena itu, masyarakat disarankan membeli LPG bersubsidi di pangkalan resmi. “Jika ada pelanggaran oleh pangkalan, kami dapat memberikan sanksi berupa penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Dengan semakin banyak pengecer yang beralih menjadi pangkalan resmi, distribusi LPG bersubsidi diharapkan lebih merata dan transparan,” ucapnya pada siaran pers yang dikutip Jumat (24/1/2025).

Dengan semakin banyak pengecer yang beralih status menjadi pangkalan resmi tentu akan semakin mudah dan nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg. Per Desember 2024, Pertamina mencatat telah lebih dari 13 ribu pengecer di wilayah Regional Jatim, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), dengan 6 ribu titik di antaranya berada di Bali dan Nusa Tenggara.

Target di 2025 adalah menambah jumlah pengecer yang beralih menjadi pangkalan untuk memastikan pasokan LPG 3 kg bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan Kementerian ESDM. Pada tahun 2025 ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menargetkan penambahan jumlah pengecer naik kelas dan lebih dari 400 pengecer yang sedang berproses untuk naik kelas dan 157 titik sudah menjadi pangkalan resmi.

Perseroan terus melaksanakan pendataan pembelian LPG bersubsidi 3 kg untuk memastikan adanya data penyaluran dan kewajaran penggunaan terhadap barang bersubsidi. "Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat, mulai dari isu pengecer hingga isu kelangkaan dan untuk memastikan pasokan LPG 3 kg bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan Kementerian ESDM”, tambah Ahad. (*)