PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) ataus BSI melakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara BSI dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kementerian Keuangan terkait pengelolaan kas negara.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, menyatakan kesiapan BSI dalam memfasilitasi layanan yang meliputi transaksi penerimaan negara, penyaluran anggaran APBN, termasuk sebagai mitra payroll ASN, TNI, dan POLRI seluruh Indonesia, serta mitra strategis bank umum yang mengelola rekening khusus SBSN. “Kemenkeu merupakan mitra strategis BSI untuk bersama mengakselerasi pengelolaan kas negara. Untuk itu kami telah menyiapkan dan memiliki infrastruktur IT dan sistem yang sangat baik untuk memfasilitasi transaksi keuangan negara,“ ujarnya pada siaran pers di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

BSI telah dipercaya mengelola lebih dari 55 kementerian dan lembaga. Hingga Desember 2024, BSI telah menjadi bank urutan ke-3 untuk penyaluran gaji ASN, TNI, dan POLRI yang mencapai 249 ribu orang. Selain itu, BSI juga dipercaya sebagai bank operasional mitra Kemenkeu untuk penyaluran dana APBN 2024 dengan volume Rp40,4 triliun.

Perseroan terhubung dengan sistem pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN) yang bisa diakses melalui superapps BYOND by BSI. Bob menyebutkan BSI terus memperkuat seluruh e-channel untuk memudahkan manajemen arus kas (cash flow), transparansi transaksi keuangan, dan pelaporan tiap Kementerian/Lembaga.

“Tahun ini BSI akan terus memperkuat seluruh sistem e-channel BSI untuk bisa memfasilitasi Kementerian dalam pengelolaan keuangan negara. Baik superapps BYOND maupun cash management system yang terus diupgrade, sehingga memudahkan satker dalam mengelola cashflow, transparansi transaksi keuangan kementerian dan juga pelaporan yang realtime,” tuturnya. Harga saham BRIS sejak awal tahun ini hingga 24 Januari 2025 (year to date) menjadi Rp2.860 atau naik sebesar 2,88%. (*)