(Kiri ke kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2025 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (24/1/2025). Foto Nadia K. Putri/SWA — (Kiri ke kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2025 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (24/1/2025). (Foto : Nadia K. Putri/*SWA*).

Bank Indonesia (BI) melalui Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebutkan insentif likuiditas makroprudensial untuk sejumlah sektor prioritas dalam program Asta Cita.Dengan dana Rp295 triliun, sektor yang diprioritaskan mulai dari hilirisasi pertanian, perumahan, perdagangan eceran, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ultra mikro, dan ekonomi hijau.

Insentif dana Rp295 triliun tersebut akan disatukan melalui bank-bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, bank umum swasta nasional sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah sebesar Rp29,9 triliun, dan kantor cabang bank asing sebesar Rp5 triliun.

“Insentif likuiditas makroprudensial tersebut diarahkan untuk mendorong program dalam Asta Cita, khususnya program sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan,” jelas Perry dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2025 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (24/1/2025).

Untuk mendukung kebijakan insentif makroprudensial tersebut, BI akan mempertahankan ratio down to value financing ratio atau kebijakan down payment nol persen. Kebijakan itu berlaku termasuk kepada kredit pembiayaan properti hingga kredit pembiayaan kendaraan bermotor.

Insentif makroprudensial tersebut telah diterapkan pada minggu kedua Januari 2025. Nilai insentif tersebut dilaporkan meningkat sebesar Rp36 triliun, dari yang sebelumnya sebesar Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024. (*)