Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali mencatat penyaluran transfer ke daerah (TKD) di Bali pada 31 Desember 2024 tumbuh 5,70%, mencapai Rp11,71 triliun. Raihan ini sebesar 98,45% dari pagu. “Kota Denpasar mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 99,4% dengan nilai sebesar Rp1,15 triliun. Penyaluran TKD ke Kabupaten Bangli terendah yakni 95,8% yang senilai Rp818,05 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Regional Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, padapemaparan APBN Kita Regional Bali pada Desember 2024 di Denpasar, Bali, Kamis (23/1/2025).

TKD yang tersalurkan itu meliputi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp7,47 triliun, dana desa sebesar Rp635,37 miliar atau tersalurkan 100%. Kemudian, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp492,8 miliar, dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp2,37 triliun, DAK fisik sebesar Rp437,92 miliar, dan dana insentif fiskal senilai Rp 296,63 miliar.

Mufti menyampaikan dana transfer ke daerah, khususnya dana desa itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Desa Baktiseraga, Kabupaten Buleleng untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu sebesar Rp118 juta. Desa Baktiseraga mengolah sampah organik menjadi pupuk alami melalui Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPST3R) Baktiseraga Bersih.

TPST3R ini telah menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan pupuk. Untuk mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui penyaluran Kredit Program.

Kredit Program di Bali ini mencakup kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi).Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur. Hingga 31 Desember 2024, total penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp10,86 triliun, tumbuh 23,02% dengan penerima manfaat sebanyak 145.502 debitur, meningkat 19,5%.

Penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR mikro (dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta), yang mencapai Rp6,89 triliun dan disalurkan kepada 120.475 debitur. Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran (41,41%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).

"Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali,” tambah Mufti. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali.

“Seluruh pihak kami harapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money). Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” kata Mufti. Dia menyatakan APBN Provinsi Bali hingga Desember 2024 yang mencatatkan tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah. (*)